Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 533,8 Triliun Selama 8 Bulan

Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko telah menerbitkan SBN senilai Rp 533,8 triliun sampai dengan Agustus 2016.

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko (DJPPR) telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 533,8 triliun sampai dengan periode 29 Agustus 2016. Utang ini untuk menutup defisit di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang dipatok Rp 296,7 triliun.

"Realisasi penerbitan SBN hingga 29 Agustus ini sudah Rp 533,8 triliun atau 87,31 persen dari target penerbitan kotor (gross) sebesar Rp 611,4 triliun di APBN-P 2016," kata Dirjen PPR, Robert Pakpahan di kantornya, Jakarta, Senin (5/9/2016).

Sementara dari penerbitan SBN bersih (neto), tambah Robert, pemerintah sudah menarik utang 97,56 persen atau senilai Rp 355,9 triliun. Total penerbitan SBN neto di APBN-P tahun ini mencapai Rp 364,8 triliun.

"Penerbitan SBN ini untuk membiayai defisit di APBN-P 2016 yang ditetapkan 2,35 persen atau Rp 296,7 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," jelas Robert.

Jika dengan menggunakan proyeksi defisit anggaran yang diperkirakan membengkak jadi Rp 313,7 triliun atau 2,5 persen terhadap PDB, Robert mengaku, pemerintah membutuhkan tambahan utang sebesar Rp 17 triliun.

"Target penerbitan SBN gross atas outlook defisit 2,5 persen dari PDB, totalnya menjadi Rp 628,4 triliun. Jadi realisasi Rp 533,8 triliun tersebut setara 84 persen dari target Rp 628,4 triliun," cetus Robert.

Lebih jauh sambungnya, realisasi penerbitan surat utang berbasis syariah mencapai Rp 158,4 triliun hingga 29 Agustus ini. Pencapaian tersebut sudah 29 persen dari target realisasi penerbitan SBN gross Rp 533,8 triliun.

"Sedangkan targetnya untuk penerbitan surat utang berbasis syariah 27 persen dari total gross Rp 611,4 triliun," terang Robert.

Cari Utang Rp 20 Triliun Lewat Jualan ORI

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tahun ini, pemerintah akan menerbitkan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) seri 013 pada 29 September sampai 20 Oktober 2016. Perolehan dana dari ORI ditargetkan mencapai Rp 20 triliun.

"Kita akan meluncurkan ORI di periode 29 September-20 Oktober ini dengan target Rp 20 triliun," ucap Robert.

Target tersebut, diharapkannya dapat menambah realisasi penerbitan surat utang yang ditujukan untuk investor ritel.

Robert menjelaskan, pemerintah sudah menerbitkan tiga surat utang ritel, yakni Sukuk Ritel (Sukri) dengan raupan dana Rp 31,5 triliun, Saving Bond Ritel (SBR) Rp 3,9 triliun dan realisasi penjualan Sukuk Tabungan ST-001 dengan hasil Rp 2,9 triliun.

"Jadi kalau ditambah target ORI, pembiayaan dari ritel diharapkan mencapai Rp 58 triliun," tuturnya.

Pemerintah tengah menggenjot porsi kepemilikan investor ritel. Alasannya, supaya Indonesia tidak mengalami guncangan parah ketika terjadi gejolak perekonomian dunia yang mengakibatkan keluarnya aliran modal asing dari Indonesia (sudden reversal).

"Kita ingin melibatkan kelompok ritel, diversifikasi supaya tidak fokus di satu kelompok institusional. Sebab ritel tidak sensitif terhadap kondisi global dan mengurangi porsi asing yang volatile," pungkas Robert. (FIk/Gdn)