Liputan6.com, Jakarta Perhelatan G20 yang berlangsung di Tiongkok mungkin tidak akan mengeluarkan banyak terobosan kebijakan. Namun begitu, para pemimpin dunia setuju untuk membahas satu isu penting yaitu permasalahan kesenjangan pendapatan.
Melansir laman CNNMoney, Rabu (7/9/2016) politikus dari berbagai latar belakang yang berbeda menekankan pentingnya pertumbuhan yang besar dalam ekonomi global. Hal ini juga disampaikan oleh Presiden Obama dan juga pemimpin negara besar lain seperti Inggris dan Tiongkok.
Dalam konferensi pers, Obama mengatakan banyak warga dan pekerja Amerika yang masih merasa kesulitan dengan kondisi ekonomi yang ada.
Advertisement
“Kita harus melakukan tindakan lebih banyak agar peningkatan pendapatan bisa terjadi lebih cepat. Hal ini nantinya akan memberi kesempatan dan keamanan bagi banyak orang dalam perekonomian yang berkembang. Inilah yang harus menjadi hal besar yang dibicarakan pada G20. Kita harus memastikan manfaat dari tren seperti globalisasi dan perkembangan teknologi dapar dinikmati lebih banyak orang,” ungkap Obama.
Kepala International Monetary Fund (IMF) Christine Legarde mengemukakan hal yang sama tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif.
“Negara harus mengeluarkan cara yang terbukti bisa mengurangi kesenjangan pendapatan yang besar dan menaikkan pertumbuhan ekonomi, terutama pada mereka yang memiliki pendapatan lebih rendah,” tutur Lagarde.
Orang-orang yang memiliki pendapatan lebih rendah memang telah banyak menjadi kegelisahan pemerintah dari berbagai belahan dunia. Dengan jumlah populasi negara berkembang yang semakin meningkat, kesepakatan perdagangan bebas bisa terancam apabila hal ini terus berlanjut.
Para pemimpin dunia setuju bahwa solusi terbaik untuk permasalahan ini adalah menciptakan pertumbuhan yang lebih seimbang.
Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan bahwa pemimpin dunia harus menemukan cara untuk mendorong kesepakatan perdagangan bebas dan membangun perekonomian yang lebih baik untuk semua orang. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping. (vna)