Harga Anjlok, 10 Ribu Petani Cengkih di Sulut Bakal Demo

Liputan6.com, Jakarta Harga cengkih yang terus anjlok dari Rp 120 ribuan menjadi Rp 80 ribuan membuat para petani cengkih Sulawesi Utara menjerit. Mereka mendatangi kantor DPRD untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka, Rabu (7/9/2016) kemarin.

Mereka diterima Ketua DPRD, Andrei Angouw dan dua Wakil Ketua DPRD, Stefanus Vreeke Runtu dan Wenny Lumentut. Para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Sulut, Himpunan Petani Cengkih (HPC) Sulut mendesak DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk memperjuangkan nasib mereka.

“Turunnya harga cengkih dan dibukanya keran impor oleh pemerintah telah membuat para petani kita resah. Kami mengharapkan DPRD mengeluarkan kebijakan politik mem-pressure pemerintah pusat untuk mengatur kembali regulasi impor cengkeh agar petani tidak jadi korban,” ucap Wakil ketua APCI, Sethly Kohdong.

Pasalnya, mantan anggota DPRD Minsel itu mengatakan dengan dibukanya keran impor cengkih, hasil cengkih Sulut tak mau lagi dibeli oleh pabrikan. “Jika pabrikan lebih memilih cengkih impor, siapa yang akan membeli cengkih petani kita,” ujar petani lainnya.

Kohdong juga mengatakan, agar aspirasi mereka didengar dan diperjuangkan, pekan depan 10 ribu petani cengkih akan turun berdemo di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur. “Kami akan berunjuk rasa mendesak DPRD dan Gubernur mengeluarkan kebijakan untuk sama-sama di bawa ke pusat,” tandas Kohdong yang diiyakan oleh Max Kareseran dari HPC.

Para petani cengkih juga mengatakan, jika DPRD dan Pemerintah Sulut tak mampu memperjuangkan aspirasi mereka, sebaiknya kantor DPRD Sulut yang dijuluki gedung cengkih, diubah menjadi nama yang lain.

“Ganti saja nama kantor DPRD Sulut ini. Tak usah gedung cengkih lagi, jadi gedung pala atau yang lain,” tegas mereka.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan petani cengkih itu, Ketua DPRD mengatakan perjuangan petani cengkih akan menjadi perjuangan bersama.

Bahkan Angouw meminta agar pihak APCI dan HPC memasukkan surat resmi yang berisi permintaan dan tuntutan mereka, sebagai landasan baginya meminta Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan menggelar hearing dengan petani dan pabrikan.

Akan tetapi, politikus PDIP itu mengakui bahwa masalah cengkih bukanlah masalah yang mudah. “DPRD bukan malaikat yang bisa melakukan apa saja. Di Orde Baru saja, pengatur regulasi cengkih yang merupakan anak penguasa saat itu, cengkih anjlok hingga Rp 5 ribu per kilogram. Akan tetapi, ini akan tetap menjadi perjuangan kita bersama,” ucap Angouw. (Yoseph Ikanubun)