Jokowi: Penambahan Anggaran 2017 Harus Lewat Menteri Keuangan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh Kementerian dan Lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengajukan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

Saat Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan, Jokowi meminta para menteri untuk satu pintu dalam pengajuan anggaran di 2017. Pintu itu melalui Menteri Keuangan RI dan harus mendapat persetujuan dari Jokowi.

"Untuk permintaan tambahan anggaran tidak diajukan masing-masing K/L ke komisi lagi, tidak ada lagi yang seperti ini sendiri sendiri masuk ke komisi komisi di DPR, harus mulai koordinasi dengan kita dengan mekanisme pemerintah, kalau tidak anggaran kitab buyar lagi," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta kepada para Menteri dan kepala Lembaga untuk tidak membuka blak-blakan secara detail mengenai proyek-proyek program pemerintah dalam pembahasan anggaran.

Ini dilakukan karena apapun keputusan DPR RI mengenai anggaran 2017, pemerintah tetap menjadi eksekutor dalam pengerjaan proyek-proyek.

"Di komisi dilakukan hanya sampai program, sekali lagi saya Ingatkan hanya sampai program, tidak sampai pada satuan 3, kalau tidak diingatkan nanti ada yang masih dibicarakan di sana, satuan 3 itu tidak ada," papar Jokowi.

Dengan mekanisme pembahasan anggaran seperti itu, Jokowi mengaku RAPBN 2017 akan lebih berkualitas.‎ Ditambah, tahun depan anggaran akan berkonsep money follow programme, tidak lagi money follow function.

Mengenai eksekusi proyek-proyek strategis yang sudah diprogramkan pemerintah, Jokowi mengingatkan kepada Kementerian dan Lembaga untuk pertama menawarkan kepada swasta. Penawaran ini dilakukan karena keterbatasan anggaran.

"Jika swasta tidak bisa sepenuhnya masuk, bisa ditawarkan memilih opsi berikutnya, misalnya skema PPP. Jika tidak ada yang mengambil maka diberikan penugasan pada BUMN atau BUMD dan baru terakhir kita ambil alih dengan pembiayaan dari anggaran APBN atau APBD. Saya kira tahap-tahap seperti ini terus akan kita lakukan," tutup Jokowi. (Yas/Gdn)