BKPM Gandeng Citi Indonesia buat Genjot Investasi Asing

Liputan6.com, Jakarta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjalin kerjasama dengan Citi Indonesia dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia. ‎Melalui kerja sama ini, diharapkan Citi bisa menjembatani investor asing yang ingin mencari informasi mengenai kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Kepala BPKM Thomas Lembong mengatakan, pertumbuhan iklim investasi telah menjadi prioritas pemerintah saat ini. Termasuk investasi asing langsung yang dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur dalam negeri.

"Karena dibutuhkan langkah strategis yang sejalan dengan fungsi pokok kami, antara lain melalui kolaborasi dengan institusi keuangan berskala global yang menjembatani konsultasi dan penyelenggaraan kegiatan penanaman modal antara kami dan investor dari luar negeri," ujar dia di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Thomas menyatakan, optimis kerjasama dengan Citi Indonesia ini bisa memberikan manfaat serta memperkuat relasi antara pemerintah, regulator dan investor. "Sehingga dapat semakin mendorong pertumbuhan arus penanaman modal ke Indonesia," lanjut dia.

Sementara CEO Citi Indonesia Batara Sianturi mengungkapkan, ‎pihaknya memiliki kemampuan untuk meningkatkan konektivitas positif antara pemerintah, regulator, dan perusahaan multinasional melalui pemanfaatan jaringan global. Serta dengan kapabilitas Citi yang mengedepankan konsistensi, skalabilitas, dan keandalan.

"Kerjasama yang dijalin ini mencakup pemanfaatan kekuatan produk dan layanan jasa perbankan berskala global," ‎kata dia.

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi periode Januari-Juni 2016 naik 14,8 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Nilai investasi yang masuk pada periode tersebut mencapai Rp 298,1 triliun.

Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp 195,5 triliun naik 12,3 persen dari periode yang sama tahun 2015. Realisasi PMA itu berdasarkan asal negara lima besarnya yaitu Singapura sebesar US$ 4,9 miliar, Jepang US$ 2,9 miliar, Hong Kong US$ 1,1 miliar, Tiongkok US$ 1 miliar dan Belanda US$ 0,63 miliar.(Amd/Nrm)