‎Ini Alasan Sri Mulyani Naikkan Setoran Dividen BUMN

Jadi Saksi Kasus Korupsi Kondensat, Ini Komentar Sri Mulyani — Mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan usai diperiksa Bareskrim Polri di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/6). Sri Mulyani diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan kondensat. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dan Komisi VI DPR menyetujui kenaikan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 3 triliun menjadi Rp 41 triliun dari pagu awal Rp 38 triliun pada 2017. Peningkatan target setoran dividen ini diyakini tidak akan mengganggu keuangan perusahaan pelat merah untuk melakukan ekspansi bisnis.

"BUMN dapat penghasilan sesudah dikurangi kewajiban seperti membayar pajak. Kalau porsi keuntungan itu disetor ke negara, maka masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," tegas Sri Mulyani usai Raker RKA K/L 2017 di Gedung DPR, Jakarta‎, Rabu (21/9/2016).

Erick Thohir Optimis Target Setoran Dividen BUMN Rp 90 Triliun Tercapai di 2025

Jika jatah dividen BUMN diputar ‎kembali untuk investasi perusahaan, Sri Mulyani bilang, harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk kegiatan produktif dan dapat memperbesar skala bisnis perusahaan. Ia mengaku, kenaikan dividen BUMN tahun depan sebesar Rp 3 triliun, salah satunya akan dikontribusi oleh PT Jasa Marga Tbk, operator jalan tol.

"Bukan malah buat jalan-jalan direksi atau bonus mereka. Kalau BUMN untung Rp 1,3 triliun, lalu ada kewajiban bayar dividen Rp 120 miliar, itu bukan seperti memakan pokok atau dagingnya langsung. Itu wajar dari sebuah perusahaan membagikan surplus kepada shareholder atau pemegang sahamnya," jelasnya.

Sri Mulyani yang mewakili Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ‎Rini Soemarno mengusulkan kenaikan setoran dividen atas perusahaan pelat merah 2017 sebesar Rp 3 triliun. Dengan begitu, pagu setoran dividen BUMN ke kas negara menjadi Rp 41 triliun di 2017.

"Melihat pencapaian laba BUMN di semester I-2016, Kementerian BUMN mengusulkan dividen 2017 naik Rp 3 triliun menjadi Rp ‎41 triliun. Semula setoran dividen di nota keuangan dan RAPBN 2017 sebesar Rp 38 triliun," jelas Sri Mulyani.

Usulan tersebut, diakui Sri Mulyani sebagai kabar baik mengingat terdapat kenaikan setoran dividen BUMN untuk membiayai belanja negara di tahun depan. "Ini (kenaikan dividen) berita bagus buat saya sebagai Menkeu. Lebih sering saya wakili, lebih sering naik," katanya.