Kementerian PUPR Kebut Pembangunan Jalan di Jalur Selatan Jawa

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot penyelesaian pembangunan dan perbaikan Jalan Nasional dan Jalan Tol Trans Jawa. Salah satunya yang berada di kawasan utara pulau Jawa.

Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono menjelaskan, tak hanya di sisi utara Jawa, untuk pemerataan pengembangan ekonomi dan wilayah, di selatan Jawa pun saat ini menjadi perhatian Kementerian PUPR.

“Fokus pembangunan adalah pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis, misalnya di Yogyakarta, kita punya kawasan strategis Borobudur untuk itu dibangun Bandara Kulon Progo. Untuk bisa mendukung bandara tersebut maka (jalan) Pansela (pantai selatan di D.I.Y) harus selesai, pansela Jawa (di D.I Yogyakarta) yang akan mendukung bandara itu harus selesai 2017 dan 2018 ini,” tutur Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/9/2016).

Sementara itu Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Achmad Gani Ghazali, mengatakan prioritas pembangunan jalan di Pantai Selatan Jawa selain untuk pengembangan wilayah juga untuk penambahan jalur ekonomi di pulau Jawa.

“Selama ini selatan ketinggalan terus, dan saat ini menjadi prioritas. Suatu saat jalur jalan pantai utara akan jenuh walaupun ada tol dan jalan nasional pantura. Kalau jalur selatan sudah nyambung dan bagus, manfaatnya, pertama pembangunan wilayah selatan bisa lebih cepat, kedua jalur ekonominya bisa terpecah, (jalan nasional) pantura, jalan tol dan selatan,” tambah Gani.

Ditambahkannya dari total jalan pansela 1.604 km dari Simpang Labuan Provinsi Banten sampai Banyuwangi provinsi Jawa Timur, terdapat 455 km jalan yang belum tersambung dengan rincian di Jawa Tengah, dari 216 km belum tersambung sepanjang 103 km, DI Yogyakarta dari 121,7 km belum tersambung 56 km dan Jawa timur dari 673,79 km belum tersambung 296 km. Sedangkan jalan pansela di Provinsi Banten sepanjang 125 km dan Jawa Barat sepanjang 417 km, telah tersambung seluruhnya.

Mengenai pendanaan, Gani mengungkapkan alokasi APBN untuk pansela Jawa adalah sebesar Rp 650 miliar yang akan disalurkan untuk pemeliharaan jalan di Banten dan Jabar serta pembangunan 8,5 km jalan baru di Jateng, 7 km di D.I Yogyakarta dan 29,5 km di Jatim.

Saat ini juga sedang diproses pinjaman dari Islamic Development Bank (IDB) untuk TA 2017 sebesar Rp 2,96 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun jalan baru sepanjang 158 km yang terdiri dari Jateng (15 km), D.I Yogyakarya (12,25 km) dan Jatim (136,6 km).

Gani mengatakan, pembangunan jalan Pansela tergantung dari kesiapan lahan. Sampai saat ini, luas lahan yang belum bebas di Jateng seluas 71,8 hektar (setara 28,72 km), D.I Yogyakarta seluas 107,83 hektar (setara 43,13 km) dan di Jatim seluas 308,85 hektar (setara 123,54 km).

“Prinsipnya, pembebasan lahan menjadi kewajiban pemerintah pusat seharusnya memang APBN, tapi kalau pemerintah daerah mau itu jauh lebih baik, jadi pelaksanaannya bisa lebih cepat,” tambah Gani