Ini Bocoran Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 14

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi jilid 14 yang rencananya diluncurkan dalam dua pekan mendatang. Sedikit bocoran, paket kebijakan kali ini lebih banyak mengatur perdagangan online (e-commerce).

"‎Paket kebijakannya lebih ke e-commerce," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Paket kebijakan ekonomi di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang sudah sampai jilid ke-13 ini dimaksudkan untuk  menahan dampak dari perlambatan ekonomi dunia terhadap ekonomi domestik. "Paket kebijakan ekonomi ke-14, saya punya pilihan tiga sebenarnya," ujar dia.

Darmin mengatakan diharapkan paket ini bisa meluncur dua pekan ke depan. "Saya tidak boleh bilang dulu, nanti gregetnya jadi hilang. Tapi mungkin dua pekan lagi," kata Darmin.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi dari CORE Indonesia Mohammad Faisal mengharapkan pemerintah dapat evaluasi dulu paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan.

"Lebih baik evaluasi dulu paket kebijakan ekonomi jilid 1-13 daripada keluarin kebijakan baru. Tidak usahlah muluk-muluk, tidak usah banyak, sedikit yang penting fokus implementasi," ujar dia.

Dia menuturkan, paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan pemerintah belum berdampak positif bagi perekonomian nasional dalam jangka pendek.

"Harga listrik dan gas masih mahal‎, pemberian diskon listrik untuk industri padat karya belum jalan padahal sudah satu tahun berjalan kebijakan ini. Jadi belum ada efek riil sehingga mengurangi kredibilitas pemerintah," tutur Faisal.

Ia berharap, dalam jangka pendek, pemerintah dapat menggenjot penerimaan negara selain dari program pengampunan pajak (tax amnesty). Indonesia, Faisal menuturkan, tidak dapat lagi mengandalkan penerimaan dari sumber daya alam.

"Sekarang baru terasa seretnya saat belanja ekspansif tapi penerimaan melambat. Biarpun tax amnesty meningkatkan basis data wajib pajak, harus diimbangi terobosan baru untuk pengumpulan pajak supaya kredibilitas terjaga. Jangan muluk-muluk, yang penting fokus pada implementasi kebijakan," ujar Faisal. (Fik/Ahm)