Karena Batasi Impor Pangan, Mentan Amran Mengaku Sering Di-bully

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmennya dalam mengurangi impor segala produk pangan. Karena hal itu juga, dirinya mengaku sering dihujat.

“Pangan impor akan berdampak jatuhnya harga produksi pangan dalam negeri,” kata Amran saat melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Timur, Rabu (12/10).

Amran mengakui beratnya memimpin Kementerian Pertanian yang berhak membatasi pasokan seluruh hasil pertanian dan peternakan di Indonesia. Dua tahun kepemimpinannya, dia mengaku kerap dihujat berbagai kalangan atas kebijakan pembatasan impor pangan Indonesia.

“Saya tiap hari di-bully oleh semua orang. Demo dan sebagainya. Saya tutup telinga saja, tidak pernah nonton berita televisi dalam negeri,” katanya.

Kementerian Pertanian memang menolak desakan impor pangan seperti bawang, beras ketan, hingga jagung dari luar negeri. Selama ini, Amran menduga ada praktik permainan distributor pangan yang memainkan harga pangan di pasaran dalam negeri.

“Harga beras ketan melonjak hingga Rp 15 ribu per kilogramnya. Ada apa ini? Saya tahu di Jawa Timur produksi beras ketan surplus hingga 8 ribu ton. Saya biarkan saja, kita tidak mati juga bila tidak makan beras ketan,” katanya.

Amran juga menolak desakan impor dari pengusaha ternak yang mengeluhkan keterbatasan pakan jagung dalam negeri. Dia berpendapat pembukaan keran impor akan mematikan petani jagung dalam negeri.

“Penurunan harga jagung Rp 2 ribu sama saja kerugian Rp 2 triliun dialami petani di Indonesia. Keuntungan para importir ini tidak main-main. Sekali lolos mendapatkan keuntungan hingga Rp 6 triliun,” katanya.

Sehubungan itu, Amran kerap memulangkan impor pangan yang belum mengantongi izin Kementerian Pertanian. Baru-baru ini, dia memulangkan muatan impor bawang satu kapal ke negara asalnya.

“Pulangkan saja bawang ini ke negara asalnya. Kita tidak butuh,” ujarnya.

Namun demikian, Amran sempat pula membuka keran impor bawang untuk 41 pengusaha dalam negeri. Dia hanya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi proses impor bawang ini pada pengusaha ditunjuk.

“Entah kenapa, mereka malah tidak jadi melakukan impor bawang,” ujarnya.

Kementerian Pertanian secara langsung meminta KPK mengawasi langsung proyek proyek besar berkenaan impor produksi pangan. Amran meminta penyidik anti suap menindak praktik korupsi dilakukan oknum kementerian serta pengusaha importir.

“Petugas KPK ada di kantor Kementerian Pertanian setiap hari. Tidak ada permainan lagi di Kementerian,” tuturnya.

Amran berkomitmen mendongkrak produksi pertanian ke sejumlah area pertanian di Sumetera, Kalimantan, Ambon dan Papua. Dia menyebutkan adanya anggaran desa Rp 70 triliun, pertanian Rp 5 triliun plus subsidi pemerintah sebesar Rp 200 triliun.

“Negara kita jangan pernah kalah dari negara lain. Kita bisa karena punya potensi dan kemampuan,” ujarnya. (Abelda Gunawan/Zul)