Ini Isu Prioritas yang Jadi Fokus Menteri ESDM Ignasius Jonan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan memiliki beberapa hal yang akan menjadi prioritasnya untuk membangun sektor energi di Indonesia.

Dia menyebutkan, sesuai arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, beberapa isu akan jadi fokus utamanya dalam memulai jabatan barunya tersebut.

Isu-isu tersebut antara lain soal Blok Masela, Natuna, relaksasi ekspor minerba, pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW), Freeportdan lain-lain.

‎"Beberapa prioritas yang bisa saya mengerti sesuai arahan Pak Menko, itu Masela, East Natuna. Kalau isu relaksasi minerba dan PP-nya, 35 gigawatt (35 ribu MW) semua oprator PLN dan Pertamina lebih efisien, draf PP 79, masalah Freeport, Newmont, Revisi UU minerba dan migas. Karena ini inisiatif DPR, kami menunggu surat Bapak (Komisi VII) ke Presiden. Baru nanti Presiden menugaskan menterinya untuk membahas dengan Bapak," ujar dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (17/10/2016).

Jonan menjelaskan, konsep pembangunan ‎di sektor energi yang akan diterapkan selama masa kepemimpinannya yaitu bagaimana pembangunan tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar.

Sebagai contoh soal Blok Masela, keputusan pembangunan kilang di darat (on shore) harus juga membawa manfaat bagi masyarakat di sekitar blok tersebut.

‎"Konsep pembangunan kegiatan di bidang energi, apa itu pengelolaan gas, eksploitasi minyak dan sebagainya. Kalau saya lihat Bontang, Arun dan sebagainya dari dulu bangunnya enclave. Masyarakat dianggap, kalau saya tidak perlu enclave. Masyarakat setempat harus terlibat, mau jualan roti atau apa harus terlibat. Pembangunan enclave itu sudah ketinggalan. Misalnya Masela, kalau on shore ya masyarakat setempat harus menikmati benefitnya," jelas dia.

Selain itu, menurut Jonan hal yang tidak penting untuk pembenahan sektor energi Indonesia yaitu soal teknologi dan nilai biaya yang dipulihkan (cost recovery). Dia menuturkan, cost recovery yang diatur oleh pemerintah bagi para kontraktor migas harus adil.
‎
"Di migas itu diskusi yang paling besar itu teknologi dan kedua mengenai cost recovery. Pak menko mengarahkan bahwa cost recovery harus berkeadilan. Minerba ada tantangan sendiri," ujar dia. (Dny/Ahm)