Harga BBM di Papua Dulu Rp 100 Ribu, Kini Rp 6.450 per Liter

Pertama Kali Sejak Merdeka

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, penurunan harga BBM sudah menjadi komitmen Presiden Jokowi yang sejak lama melihat kesenjangan harga BBM yang mencolok di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Papua.

"Alhamdulillah dengan team work BUMN, efisiensi, dan BUMN untuk negeri, kita bisa merealisasikan salah satu impian di Papua, harga BBM bisa satu dan ini betul-betul pertama kali sejak kemerdekaan Republik bahwa harga BBM bisa sama di Papua," jelas Rini.

Perjuangan pemerintah untuk menekan harga BBM yang murah di Papua dan wilayah lain bukanlah hal yang mudah. Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mencontohkan, kondisi ini seperti yang terjadi di Intan Jaya, Papua. Rencana Pertamina menurunkan harga BBM mendapatkan perlawanan dari beberapa pihak.

"Terakhir Jalan Intan Jaya, sementara yang lain sudah duluan di Agustus. Intan Jaya harapan saya mulai berlaku September, tapi ternyata ada pertentangan. Ada oknum bisnis BBM dan mengambil manfaat dari tingginya harga BBM. Jadi kalau suplai drop, bisnis hilang. Ini termasuk orang berpengaruh, jadi perjuangan di Intan Jaya jauh lebih berat, meski yang lain dukung," ujar dia di Jayapura, Papua.

Dia pun mengaku berkoordinasi dengan banyak pihak, mulai dari instansi pemerintah pusat di tingkat menteri, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk mengawal program penurunan harga BBM yang dikenal dengan BBM Satu Harga ini.

"Saya akhirnya sampai menggunakan operasi dengan dijaga Polri, Polsek itu juga masih disuruh bubar. Saya laporan ke Pak Tjahjo (Mendagri), Bu Rini (Menteri BUMN), gubernur bupati dan akhirnya semua beres," tutur Ahmad Bambang.

Diterapkan di 8 Wilayah Papua

Kebijakan BBM Satu harga yang ditetapkan pemerintah dapat dinikmati oleh Masyarakat di delapan wilayah di Papua. Kedelapan wilayah tersebut adalah Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat), Puncak, Memmbramo Raya, Nduga, Membramo Tengah, Yalimo,Tolikara dan Intan Jaya. Warga di kedelapan wilayah ini bisa menikmati harga BBM Premium, Solar dan lainnya sesuai dengan harga pasar yang ditetapkan Pertamina.

"Delapan daerah ini bisa dikatakan merah, di mana harga (BBM) merah berkisar Rp 20 ribu sampai Rp 60 ribu bahkan ada yang Rp 100 ribu. Kita ingin ini yang kemudian turun sama dengan yang lain," ujar Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang.

Melalui Program BBM Satu Harga ini, ujar dia, pemerintah menginginkan harga BBM bisa sama di seluruh Indonesia. Kemudian imbas dari kebijakan ini turut meringankan beban masyarakat, terkait pembelian BBM maupun hal yang terdampak seperti harga kebutuhan hidup lainnya.

"Dengan harga BBM yang turun jauh dan sama secara nasional maka biaya biaya logistik jadi jauh lebih murah sehingga harga harga barang lain ikut turun. Dengan demikian masyarakat makin maju dan mampu mengejar ketertinggalannya," dia menegaskan.

Pertamina menargetkan harga BBM di seluruh wilayah di Indonesia memiliki harga yang sama pada 2017. Ini seiring pelaksanaan Program BBM Satu Harga yang digulirkan pemerintah.

Saat ini, beberapa wilayah di Indonesia masih memiliki harga di atas ketentuan sebesar Rp 6.450 per liter untuk Premium dan Rp 5.150 per liter, seperti yang terjadi di Kalimantan dan Papua. Harga BBM di wilayah tersebut berkisar Rp 10 ribu bahkan sampai Rp 100 ribu per liter sehingga membuat biaya hidup masyarakat tinggi.

"Daerah-daerah yang selama ini belum ada lembaga penyalur BBM akibat kondisi daerahnya yang sulit diakses, harus dibuat lembaga penyalur (APMS atau SPBU). Daerah-daerah seperti ini harga BBM-nya kebanyakan berkisar Rp 20 ribu - Rp 60 ribu per liter. Bahkan ada yang sampai Rp 100 ribu per liter akibat tingginya ongkos angkut ke wilayah-wilayah tersebut. Untuk itu, Pertamina harus menghadirkan lembaga penyalur di daerah-daerah tersebut sehingga harga BBM di situ sama dengan harga pemerintah," jelas Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang di Jayapura.

Dia menuturkan, pada program ini Pertamina akan menanggung semua biaya seperti ongkos angkut atau pengadaan fasilitas infrastruktur yang ditetapkan mengacu pada kondisi wilayah tersebut.

"Biaya untuk suplai BBM ke seluruh wilayah tersebut baik dengan pesawat umum maupun khusus, via sungai dan darat, menjadi tanggung jawab (subsidi dari) Pertamina. Ini merupakan bagian program pemasaran Pertamina. Sebab, Pertamina sebagai BUMN, selain harus untung tetap harus menjadi agen pembangunan," tutur dia.