BBM Satu Harga Bisa Angkat Ekonomi Daerah Terpencil

Liputan6.com, Jayapura- PT Pertamina (Persero) memiliki keinginan mendorong perekonomian wilayah terpencil u‎ntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dengan menyamakan harga bahan bakar minyak (BBM) seperti wilayah perkotaan.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengakui, mahalnya harga BBM di wilayah terpencil seperti di Papua membuat barang mahal karena biaya produksi dan distribusinya juga mahal.

"Di masa lalu harga di beberapa daerah Papua sangat tinggi sehingga itu yang membuat biaya produksi kalau beli sesuatu di Papua ini jadi mahal," kata Dwi di Jayapura, Selasa (18/10/2016).

Dwi mengungkapkan, Pertamina saat ini memiliki ‎program satu harga BBM, agar merata seperti wilayah lain seperti Jawa, dengan harga Premium saat ini Rp 6.450 per liter. Dengan begitu, ketimpangan harga BBM di wilayah terpencil akan berakhir.

‎"Dengan program satu harga bukan hanya satu harga di Papua tapi dengan daerah lain di Jawa, yaitu misalnya Premium Rp 6.450 per liter dari Rp 60 ribu sampai Rp 100 ribu ‎per liter," ungkap Dwi.

Menurut Dwi, dengan begitu akan menurunkan biaya produksi dan distribusi barang, sehingga harga barang yang dibeli masyarakat akan lebih murah dan meningkatkan daya beli. Selain itu, juga menggairahkan iklim investasi ‎yang akan menciptakan lapangan kerja, sehingga rakyat lebih sejahtera.

‎"Saya kira berdampak bagus menurunkan biaya produksi di sini (wilayah terpencil), akan merangsang orang berinvestasi di sini (wiayah terpencil)," ucap Dwi.

Untuk menciptakan kesamaan harga BBM di wilayah terpencil dan kota besar, Pertamina‎ akan berkorban dengan melakukan penghematan dan melakukan subsidi silang dari keuntungan penjualan BBM di wilayah perkotaan, untuk menomboki mahalnya biaya distribusi BBM di wilayah terpencil, agar harga BBM merata.

‎"Startegi Pertamina harus efisien sehingga Pertamina bisa mendapatkan keuntungan. Dengan Sehingga bisa cross subsidi dari bisnis yang lain dan targetnya bukan hanya Papua satu harga kedepan Nusantara satu harga, akan jadi kewajiban pertamina sebagai salah satu BUMN itu membuktikan Pertamina sebagai tangan negara," tutup Dwi.