Pemerintah Harus Mampu Pangkas Kemiskinan Lewat Dana Desa

Liputan6.com, Jakarta DPR RI meminta kepada pemerintah untuk konsisten dalam mengalokasikan dana desa. Dana desa yang jumlahnya mencapai Rp 49 triliun harus berdampak nyata sebagai solusi bagi berbagai kebutuhan masyarakat desa, terutama dalam memangkas angka kemiskinan yang masih tinggi.

Anggota Komisi V DPR RI Fathan Subchi menilai, melalui pengelolaan dana yang tepat sasaran, efisien dan efektif diharapkan perekonomian desa dapat berkembang dan menjadi sumber kehidupan masyarakatnya.

“Program dana desa merupakan sesuatu yang sudah sangat lama kita butuhkan. Pembangunan berbasis desa kita harapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan, terutama kebutuhan lapangan kerja dan tekanan urbanisasi generasi muda desa,” jelas Fathan dalam keterangannya, Rabu (19/10/2016).

Menurut anggota DPR Fraksi PKB ini, ribuan desa di Indonesia menghadapi masalah yang hampir sama, yaitu meningkatnya populasi usia kerja dan rendahnya ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini jika tidak segera diatasi akan melahirkan banyak persoalan baru seperti pengangguran, kemiskinan, hingga berbagai masalah sosial lainnya.

Oleh karena itu, program dana desa harus diarahkan untuk memberdayakan dan mendorong kreatifitas warga desa dalam membangun ekonominya. Apalagi ditegah kemajuan teknologi informasi saat ini, masyarakat di desa juga punya kesempatan yang sama untuk menjalankan usaha dari kampung halaman dan berhubungan langsung dengan konsumen di seluruh dunia.

Itu sebabnya, pembangunan infrastruktur seperti internet di desa-desa harus dapat dioptimalkan. “Kementerian Desa harus menjadi akselerator bagi tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di desa. Program dana desa yang tepat sasaran akan menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan pembangunan di desa,” imbuh dia.

Akibat rendahnya peluang kerja di desa, arus urbanisasi di Indonesia meningkat tajam. Prosentase masyarakat yang tinggal di pedesaan terus menurun drastis. Data Bank Dunia mencatat bahwa populasi di desa pada 1995 masih mencapai 64 persen dan menurun hingga 46 persen tahun 2010. Bahkan di tahun 2050 diproyeksikan populasi masyarakat di desa hanya berkisar 33 persen.

“Kita harus berpacu dengan waktu untuk membuka berbagai peluang dan kesempatan agar masyarakat desa bisa tetap survive tanpa harus pergi ke kota. Kita semua ingin desa kembali menjadi basis kemajuan Indonesia dengan tetap memperkuat sektor produktif seperti pertanian,” ujar Fathan.

Makin terbatasnya lapangan pertanian dan pekerjaan membuat tingkat kemiskinan di desa masih sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penurunan persentase penduduk miskin di desa pada periode Maret 2016 dibandingkan Maret 2014 hanya 0,26 poin menjadi 14,11persen. Padahal dalam periode yang sama penduduk miskin di Kota menurun 0,55 poin menjadi 8,34 persen.‎ (Yas/Gdn)