Bangun Infrastruktur, Pemerintah Butuh Bantuan Swasta Rp 3.296 T

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) getol mengejar pembangunan proyek infrastruktur, mulai dari penyediaan rumah, jalan tol, pelabuhan, jembatan, sampai dengan bandara selama 5 tahun ke depan. Untuk merealisasikan ambisi ini, kebutuhan investasi ditaksir sebesar Rp 4.796.2 triliun.

Dalam Konferensi Pers 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, kebutuhan pendanaan infrastruktur periode 2015-2019 diperkirakan senilai Rp 4.796,2 triliun.

Sambungnya, kebutuhan dana tersebut terdiri dari kebutuhan belanja Kementerian/Lembaga dan transfer daerah (APBN dan APBD) mencapai Rp 1.978,6 triliun (41,3 persen), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 1.066,2 triliun (22,2 persen), dan partisipasi swasta Rp 1.751,5 triliun (36,5 persen).

"Ini adalah tantangan kita untuk meningkatkan peran swasta, baik secara langsung maupun kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," ujar Bambang di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Pendanaan infrastruktur melalui skema KPBU atau yang dikenal dengan PPP, kata Mantan Menteri Keuangan itu, sangat penting mengingat anggaran infrastruktur dari APBN dan APBD jauh dari kata cukup.

Berdasarkan perhitungan Bambang, anggaran infrastruktur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Data menunjukkan, alokasi anggaran infrastruktur di APBN-P 2015 sebesar Rp 290,3 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp 313,5 triliun di 2016, dan direncanakan pagu anggaran infrastruktur Rp 346,6 triliun di APBN 2017.

"Hingga 2019, total anggaran infrastruktur diperkirakan Rp 1.500 triliun. Angka tersebut masih berada di bawah perkiraan kebutuhan dana dari APBN dan APBD sebesar Rp 1.978,6 triliun," terangnya.

Dengan begitu jika dihitung dari total kebutuhan investasi Rp 4.796,2 triliun, pemerintah masih kekurangan dana infrastruktur Rp 3.296,2 triliun. "Jadi kita butuh keterlibatan swasta yang lebih besar dalam investasi pembangunan infrastruktur di Tanah Air," ucap Bambang.