Pemerintah Tegaskan Tak Ada Subsidi BBM Satu Harga di RAPBN 2017

20160609-SPBU-Jakarta-IA — Sejumlah kendaraan saat mengisi BBM di SPBU Veteran, Jakarta, Kamis (9/6). Kegiatan ini untuk memberi pemahaman lebih baik terhadap masyarakat tentang cara kerja mesin dispenser BBM yang benar. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada PT Pertamina (Persero) untuk mencari cara membuat bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia kompak satu ‎harga, dari Sabang sampai Merauke di 2017.

Pemerintah memastikan tidak akan mengalokasikan anggaran subsidi, khususnya BBM jenis Premium hanya untuk merealisasikan rencana tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menegaskan, pagu anggaran ‎subsidi BBM di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 tidak akan berubah meski Pertamina mewujudkan BBM satu harga. Pemerintah hanya mensubsidi Solar sebesar Rp 500 per liter.

"Bagaimana caranya biar Pertamina mengatur sehingga BBM bisa satu harga. Dari pemerintah, Premium tidak ada subsidi, karena kita tidak bisa mengeluarkan uang untuk Premium. Sedangkan subsidi Solar tetap Rp 500 per liter, jadi pagu anggaran subsidi tidak berubah," jelas dia di Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Pemerintah, lanjut Suahasil, menetapkan harga BBM penugasan ‎per tiga bulan, di mana perhitungan untung dan rugi ditentukan untuk waktu tersebut. "Kalau nanti lebih pendek misalnya dibuat sebulan sekali, maka akan dibikin smoothing. Selisih harga ada di Pertamina, bukan di pemerintah," ujar dia.

Sebagai‎ Komisaris Pertamina, Suahasil menambahkan, direksi dan komisaris telah membahas rencana BBM satu harga ini. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut menyatakan komitmennya untuk mengupayakan BBM satu harga.

"Sudah dibicarakan dan Pertamina akan komit mengupayakan BBM saru harga. Pak Dirut (Pertamina) sudah bilang, nanti dicarikan caranya karena pasti bisa, jadi itu urusan direksi, masalah pengaturan BBM dari kilang mana, kapasitas kilang, distribusi BBM dari Barat ke Timur diusahakan seefisien mungkin oleh Pertamina," terangnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menanggapi rencana pemerintah menyamakan harga BBM di seluruh wilayah Indonesia.

"Itu (BBM satu harga) caranya bagaimana, itu pintarnya Pert‎amina ngatur supaya harga di Papua yang mahal karena biaya transportasi bisa terkompensasi dengan wilayah lain," cetusnya.(Fik/Nrm)