2 Tahun Jokowi-JK, Dana Infrastruktur Terus Meningkat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, alokasi dana infrastruktur terus mengalami peningkatan di periode dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Penyaluran subsidi pun diklaim lebih tepat sasaran sejalan dengan tujuan pemerintah mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan kesenjangan.

"Pengeluaran infrastruktur sangat nyata di dua tahun pemerintahan ini, karena anggarannya melonjak dari Rp 177,9 triliun di 2014 menjadi Rp 317,1 triliun di 2016," ujarnya saat Konferensi Pers Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Kenaikan anggaran infrastruktur, kata Sri Mulyani, dapat menahan pelemahan ekonomi nasional yang terdampak dari perlambatan ekonomi dunia. Menurutnya, investasi pemerintah di proyek infrastruktur dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan solusi menekan angka pengangguran.

"Infrastruktur merupakan pemecah masalah dari bottlenecking, kesenjangan, dan produktvitas. Dampak dari pembangunan infrastruktur akan dirasakan lima tahun ke depan," jelasnya.

Dari sisi belanja subsidi, pemerintahan Jokowi seperti diketahui telah menghapus belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM). Namun diakui Sri Mulyani, reformasi subsidi tersebut bukan berarti menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin berkurang.

"Subsidi yang sifatnya konsumsi memang berkurang, tapi perlindungan pemerintah meningkat. Jadi keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin tidak berkurang," ujar Sri Mulyani.

Ia menyebut, penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diperluas dari 3,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) menjadi 6 juta RTS. Penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dari 88,2 juta orang menjadi 92,4 juta orang dengan jumlah iuran naik dari Rp 19 ribu menjadi Rp 23 ribu.

Peningkatan ekspansif juga terjadi pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk subsidi bunga dari Rp 33 triliun menjadi Rp 100 triliun-Rp 120 triliun di 2016.

"Jadi kalau ada yang beranggapan skema subsidi turun salah. Justru ini menunjukkan kebijakan dari APBN kita lebih targeted dan menyelesaikan masalah inti, seperti kemiskinan," tegas Sri Mulyani. 

Belum lagi penyaluran dana desa naik signifikan dari Rp 20 triliun menjadi Rp 47 triliun di 2016. Dengan begitu, katanya, perubahan komposisi belanja di APBN akan memiliki dampak yang sangat signifikan.

"Kalau Rp 2.000 triliun belanja negara tidak tepat sasaran, maka akan habis untuk perekonomian. Tapi ini kita arahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan kebijakan fiskal dapat mengurangi tekanan pelemahan, melindungi ekonomi nasional dengan belanja yang taktikal strategis," pungkas Sri Mulyani. (Fik/Gdn)