Sri Mulyani: Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Rp 520 Triliun

20160718-Hari Pertama Sekolah, Orangtua Penuhi SDN Manggarai 17 Pagi-Jakarta — Salah satu orangtua menemani anaknya sebelum masuk kelas di SDN Manggarai 17 Pagi, Jakarta, Senin (18/7). Para orangtua terlihat ramai datang ke sekolah mengantar anaknya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2016/2017. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 416,1 triliun dan anggaran kesehatan Rp 104 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Angka tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Pendidikan dan Kesehatan masing-masing 20 persen dan 5 persen dari total APBN.

"Dari APBN 2017 yang sebesar Rp 2.080,5 triliun, 20 persen atau Rp 416,1 triliun untuk pendidikan," ucap Sri Mulyani saat Konferensi Pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Dengan komitmen tersebut, sambungnya, pemerintah dapat membantu masyarakat miskin bisa menikmati pendidikan yang layak, termasuk memberikan bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

"Melalui pendidikan yang baik, kita bisa memutus siklus kemiskinan di negara ini. Tentunya disalurkan sesuai sasaran pembangunan di bidang pendidikan," jelas Sri Mulyani.

Sasaran pembangunan di bidang pendidikan di 2017, antara lain melakukan sertifikasi terhadap 101,1 ribu guru dan 10,2 ribu dosen, pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke 19,5 juta siswa, bantuan program Bidik Misi untuk 360,5 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke 8,5 juta siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri 107 PTN.

"Kita sadar walaupun anggaran sudah meningkat dalam 10 tahun terakhir, tapi kualitas bangunan sekolah, ruang kelas tidak dalam posisi baik," Sri Mulyani menerangkan.

Sementara itu, tambah Sri Mulyani, pemerintah pun mengalokasikan anggaran kesehatan dengan porsi 5 persen dari APBN 2017 atau sebesar Rp 104 triliun. Anggaran ini digelontorkan untuk sasaran pembangunan di bidang kesehatan.

"Imunisasi dasar lengkap untuk anak usia 0-11 bulan 92 persen, bantuan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) 94,4 juta jiwa, 26 persen prevelansi stunting anak umur di bawah 2 tahun, akreditasi puskesmas di 700 Kecmatan, dan bantuan peserta keluarga berencana baru 6,97 juta jiwa," jelas Sri Mulyani. (Fik/Gdn)