Cara Pemerintah Tekan Angka Kemiskinan di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengentasan tingkat kemiskinan dan pengangguran merupakan perhatian pemerintah. Perlu kerja keras untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, salah satunya melalui kebijakan fiskal yang tepat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, masalah pengangguran merupakan masalah pelik yang terjadi di seluruh dunia. Banyak negara yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan kerja minim. Itu artinya, angka pengangguran tidak terserap maksimal.

"Ini ada hubungannya dengan suatu perubahan industri manufaktur di seluruh dunia. Teknologi mengurangi value chain, di mana menciptakan kesempatan kerja di manufaktur makin sulit karena perubahan industri ini," jelas Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Ia mengakui Indonesia memiliki kapasitas untuk menurunkan angka pengangguran. Tentu dengan kebijakan yang tepat di sektor ketenagakerjaan.

"Makanya Presiden Joko Widodo meningkatkan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) supaya menciptakan kesempatan kerja lewat investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Masalah kemiskinan, katanya, juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Dalam hal ini, Sri Mulyani mengaku, perlu meningkatkan peranan pemerintah daerah (pemda) secara berkesinambungan dalam pengentasan kemiskinan.

"Caranya dengan pendidikan, kesehatan, akses air bersih melalui pemda dan Kementerian/Lembaga yang berhadapan langsung dengan masyarakat miskin itu sendiri. Termasuk tepat sasaran dalam penyaluran subsidi ke kelompok masyarakat miskin," katanya.

Di APBN 2017, pemerintah mengalokasikan subsidi pangan sebesar Rp 19 triliun kepada 14,3 juta rumah tangga sasaran. Salah satunya pengalihan rastra menjadi program bantuan pangan. Sementara anggaran kesehatan dan pendidikan masing-masing Rp 104 triliun dan Rp 416 triliun di tahun depan.

Sementara target tingkat pengangguran 5,6 persen, kemiskinan 10,5 persen, gini rasio 0,39, dan Indeks Pembangunan Manusia 70,1 di APBN 2017.

"Target menurunkan kemiskinan di bawah 10 persen butuh kerja keras karena sudah masuk ke kelompok miskin yang dalam. Jadi kebijakannya tidak cukup satu kali, tapi harus berkesinambungan supaya keluarga miskin tidak mewariskan kemiskinannya ke anak-anak mereka. Diputus tali kemiskinan lewat pendidikan, kesehatan, dan lainnya," Sri Mulyani menandaskan.