Menko Darmin: Bangun Infrastruktur Topang Ekonomi RI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, hanya India dan Indonesia yang mampu bertahan dengan pertumbuhan ekonomi positif di tengah arus perlambatan ekonomi dunia. Itu karena kebijakan tepat yang sudah dilakukan pemerintah selama dua tahun ini.

Dalam lima tahun terakhir, Darmin menuturkan, ekonomi dunia benar-benar dalam keadaan sakit. Negara-negara maju melakukan kebijakan yang tidak lumrah.

"Ekonomi dunia tumbuh melambat, negara maju mengambil kebijakan yang tidak lumrah. Tapi ada yang menolong, ada juga yang tidak," ujar dia di Jakarta, seperti ditulis Jumat (28/10/2016).

‎Kondisi perlambatan ekonomi ini, kata Darmin tidak boleh diabaikan. Setiap negara harus membuat kebijakan supaya tidak terseret ke dalam pusaran perlambatan ekonomi dunia terlalu jauh.

"Di kawasan ASEAN, beberapa negara yang relatif mampu selamat dari perlambatan ekonomi, adalah Filipina, Vietnam, dan Indonesia. ‎Dibanding negara besar lainnya, hanya India dan Indonesia yang bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi positif di tengah arus perlambatan ekonomi," ujar dia.

Sementara Brasil, contohnya, masuk ke area dengan pertumbuhan negatif. Kemudian Afrika Selatan menghadapi kesulitan lebih besar, dan Turki masih ada masalah dengan stabilitas politik dan keamanan.

Menurut Darmin, pertumbuhan ekonomi benar-benar melemah pada 2014. Namun belum berhasil membaik di 2015. Barulah pada kuartal II 2016 telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, yakni 5,18 persen, sehingga semester I ini meraih pertumbuhan 5,04 persen.

"Itu karena pemerintah mulai mengejar ketertinggalan membangun infrastruktur, supaya investasi, pengeluaran pemerintah, dan konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Ditambah dengan terbitnya 13 paket kebijakan ekonomi. Tujuan paket ekonomi di antaranya ialah mempermudah kegiatan usaha di Indonesia.

Darmin menerangkan, pemerintah berniat memperbaiki 204 regulasi pada 13 paket kebijakan ekonomi. Dia mengatakan, dari 204 regulasi sebanyak 202 regulasi sudah rampung.

"Dari paket 1 ke 13 itu, kita menerbitkan 204 regulasi. Memperbaiki sebetulnya, bukan menerbitkan. Menyederhanakan 204 regulasi. Dari 204 itu, 202 sudah keluar dan selesai. Jadi itu 99 persen," kata dia.

Dalam paket kebijakan ekonomi sebenarnya sudah termuat rangkaian kemudahan berusaha. Hal tersebut dapat dilihat dari penyederhanaan izin investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Isinya sebetulnya kalau dalam logika ease of doing bussiness itu mulai bagaimana kita memulai usaha. Kalau mau memulai usaha itu investasi dulu. Dan investasi itu yang pertama kami deregulasi. Di BKPM ada perizinan 3 jam untuk 7 atau 8 izin sekaligus. Dan itu ada di lapangan silakan dicek," kata dia.

Darmin melanjutkan, tidak hanya dalam kegiatan investasi, paket kebijakan ekonomi juga memuat upaya pemerintah mendorong kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta upaya meningkatkan perdagangan.

"Selain investasi, tentu kuncinya memulai usaha. Memperoleh izin usaha dan dalam prosesnya ada persoalan izin membangun, amdal, apa yang lainnya. Kalau Anda lihat sampai nanti ke UKM mendorong masyarakat berpenghasilan rendah sampai kepada ekspor. Kalau Anda urut ada dalam rangkaian itu. Itu rangkaian bisnis di setiap negara," jelas dia. ‎