Sukses

Pekerja Konstruksi Bersertifikat di RI Masih Minim

Kementerian PUPR terus mempercepat pelaksanaan sertifikasi bagi para pekerja konstruksi di seluruh Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pelaksanaan sertifikasi bagi para pekerja konstruksi di seluruh Indonesia.

Sertifikasi ini selain untuk meningkatkan kualitas masing-masing pekerja, juga dalam rangka bersaing dalam menghadapi pasar bebas di ASEAN yang sudah berlaku mulai tahun ini.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib menjelaskan, tenaga konstruksi di Indonesia ada 7,2 juta orang tetapi yang baru bersertifikat sekitar 10 persen hingga 15 persen. Untuk lima tahun ke depan ditargetkan ada 750 ribu tenaga konstruksi yang disertifikasi.

"PUPR sendiri akan mengusir apa bila tenaga konstruksi tidak memiliki sertifikat. Artinya, seluruh pekerja konstruksi harus bersertifikat, dan jika tidak bersertifikat maka tidak bisa ikut serta dalam pembangunan,” tutur dia dalam keterangannya, Sabtu (29/10/2016).

Terkait biaya sertifikasi, Yusid Toyib menyampaikan bahwa untuk biaya sertifikasi tidak mahal namun untuk pelatihannya memang memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena dalam pelatihan tersebut perlu instruktur, asesor, dan lainnya.

Seperti diketahui, Kementerian PUPR telah mengadakan kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dan Bimbingan Teknis Tenaga Ahli diselenggarakan pada 26-28 Oktober 2016 di 10 lokasi proyek strategis dan pembukaan dilaksanakan di tiga lokasi yaitu di GBK, Proyek Pembangunan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu), dan peningkatan jalan lingkar luar Gede Bage.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.562 orang tenaga kerja terampil dan 252 orang peserta bimbingan teknis. Dari 1.562 tenaga terampil yang ikut kegiatan sertifikasi, 1.545 peserta atau 96,86 persen diantaranya dinyatakan lulus, meliputi tukang, mandor, surveyor, pelaksana dan pengawas.

Dalam kegiatan tersebut ada 27 Tim Asesor yang dilibatkan, terdiri dari 16 tim asesor untuk pelaksanaan asesmen di DKI Jakarta dan 11 Tim Asesor lainnya berasal dari LPJKP Jawa Barat untuk pelaksanaan asesmen di Jawa barat. (Yas/Gdn)