Dewan Pertimbangan Presiden Dorong Penggunaan Energi Baru

20160330- Progres Pembangun PLTP Unit 5 & 6 di Tompaso-Sulut-Faizal fanani — Suasana pembangunan PLTP Unit 5 & 6 di Tompaso, Sulut, Rabu (30/3/2016). PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) terus mengembangkan energi baru terbarukan yang berfokus pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Watimpres RI) mendorong penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk meningkatkan kedaulatan energi Indonesia. Penggunaan energi baru terbarukan tersebut sejalan dengan cita-cita pemerintah.

Ketua Wantimpres Sri Adiningsih mengatakan, kedaulatan energi merupakan cita-cita yang tercantum dalam visi misi Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Salah satunya adalah pemanfaatan EBT untuk meningkatkan kedaulatan energi dalam mendorong kemandirian ekonomi.

"‎Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, program kedaulatan energi melalui berbagai kebijakan," kata Sri, dalam diskusi Tata Kelola BUMN Untuk Kedaulatan Energi, di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Menurut Sri, Indonesia memiliki banyak potensi energi baru terbarukan, tetapi belum dimanfaatkan dengan optimal, karena itu pihaknya mendorong agar penggunaan EBT terus digenjot.

Hal ini juga sejalan dengan target Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) yang digagas Dewan Energi Nasional (DEN) dalam bauran energi EBT memiliki peran 23 persen pada 2025.

"Sasaran lebih banyak menggunakan energi baru terbarukan dan efisiensi energi, tidak mudah mewujudkannya, karena itu paket kebijakan dikeluarkan," tambah Sri.

Meski pemanfaatan EBT belum optimal, Sri menyebutkan data DEN kondisi ketahanan energi Indonesia telah memenuhi standar yang cukup, namun perlu ditingkatkan menjadi kedaulatan energi.

"Penilaian indikator ketahanan energi dari DEN, Indonesia 7,5 menurut standar yang ada cukup baik, ‎kalau mau bicara kedaulatan energi kita sudah memiliki ketahanan energi dan tinggal meningkatkan menjadi kedaulatan energi," tutup Sri. (Pew/Gdn)