Kadin Minta PLN dan PGN Dukung Industrialisasi Sektor Perikanan

20160523-Target Penyaluran Kredit di Bidang Kelautan dan Perikanan 2016 — Pedagang menata ikan yang di jual di Pasar Senen, Jakarta, (23/5). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penyaluran kredit untuk sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2016. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta badan usaha milik negara (BUMN) berperan aktif pengembangan sektor perikanan nasional. Hal ini dalam rangka mendukung implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016, tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, implementasi aturan tersebut sangat penting bagi industrialisasi di sektor perikanan karena berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan.

“Termasuk untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara. Untuk percepatan industri perikanan nasional, kita juga harus memperhatikan infrastruktur dan skema pembiayaannya harus seperti apa,” ujar dia dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Menurut dia, pembangunan infrastruktur yang diharapkan oleh para pelaku industri perikanan yaitu sarana jalan, ketersediaan energi gas dan listrik yang memadai sehingga bisa meyakinkan investor tentang keberpihakan pemerintah terhadap investasi baru di daerah tersebut.

"Dalam hal ini, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) harus terlibat aktif,” lanjut dia.

Bahkan, kata Yugi, PGN diminta secara aktif untuk berinvestasi langsung di daerah tersebut. Sehingga bisa memastikan ketersediaan gas bagi para investor, dan dapat mengimplementasikan sektor perikanan.

Lebih jauh, Kadin juga berharap agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mendorong kalangan perbankan BUMN dan lembaga keuangan, untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada investasi sektor kelautan dan perikanan.

Menurut Yugi, berdasarkan informasi dari OJK, hingga saat ini kredit yang diberikan perbankan kepada sektor kelautan dan perikanan baru mencapai 3 persen dari total angka Rp 5.000 triliun yang tersedia. Angka ini dinilai masih terlalu sedikit.

"Karena itu, kami mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti di Ambon dan Papua, agar banyak investor di sektor kelautan dan sektor perikanan yang masuk ke daerah itu, dan akhirnya bisa mengoptimalkan kredit perbankan,” tandas dia. (Dny/Gdn)