Sektor Perikanan RI Tunggu Kebijakan Trump

Liputan6.com, Jakarta - Sektor kelautan dan perikanan dalam negeri masih menunggu kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Donald Trump setelah terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS). Kebijakan di sektor ekonomi yang akan diterbitkan nanti diperkirakan akan menentukan kerjasama ekspor-impor AS dan Indonesia.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo mengatakan, ‎saat ini pemerintah di setiap negara tengah menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Trump. Hal tersebut juga berlaku di Indonesia karena ekspor perikanan Indonesia ke AS terhitung cukup besar.

Sebagai contoh, pada 2016 ini ekspor udang Indonesia ke AS telah sudah mencapai 120.813 ton, atau meningkat dibandingkan 2015 lalu yang sebesar 106.500 ton.‎ Nilai ekspor tersebut mencapai US$ 1,06 miliar.

"Pemerintah Amerika pun yang saat ini juga sedang menunggu apakah janji-jani kampanye Trump akan direalisasikan, tentu bagi kita semuanya berharap mudah-mudahan pasca terpilhnya Trump tidak membawa sesuatu yang negatif bagi Indonesia. Malah kalau kita inginkan semuanya berharap terpilihnya Trump atau siapapun presidennya akan selalu menjadi mudah bagi Indonesia," ujar dia di Kantor KKP‎, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Meski demikian, lanjut Nilanto, pemerintah khususnya KKP tidak mau hanya menunggu dan bergantung pada kebijakan yang akan diterapkan Trump. Menurut dia, yang penting saat ini pemerintah terus melakukan pembenahan pada sektor kelautan dan perikanan di dalam negeri.

"Pada intinya begini, sebetulnya apa yang sedang kita lakukan adalah good international practices untuk pengolahan sumber daya perikanan, penggunaan kimia bahaya, IUU fishing, semuanya sedang kita perbaiki akuntabilitas, transparasi. emua sedang kita perbaiki," kata dia.

Jika sektor ini sudah semakin baik, kata Nilanto, lebih banyak negara yang akan percaya kepada sektor perikanan di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia bisa ‎memperluas pasar ekspor ke berbagai negara, bukan hanya ke AS.

"Kalau ini sudah bisa kita lakukan semua sektor pembiayaan dukung kita, infrastruktur dukung kita, energi dukung kita. Niscaya akan mudah masuk kemana pun karena pasar dunia tuh sedang melihat, semuanya harus bisa dibuktikan. Kita lakukan terus menerus memperbaiki iklim usaha memastikan bahwa standar praktek internasional dipenuhi semua sehingga jangan sampai ada rapor merah dari negara manapun," tandas dia. (Dny/Gdn)