Jokowi Minta 5 Juta Sertifikat Tanah Diterbitkan‎ pada 2017

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat penerbitan sertifikat tanah.

Percepatan penerbitan sertifikat tanah tersebut dilakukan dalam rangka mendukung tujuan Strategi Nasional keuangan Inklusif (SNKI) dimana pada 2019 sebanyak 75 persen penduduk Indonesia memiliki akses ke layanan keuangan.

Dipaparkan Jokowi, pada tahun ini setidaknya akan ada 2 juta sertifikat tanah yang telah dan akan diberikan ke masyarakat. Jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya.

"Tahun 2017 itu saya perintahkan ada 5 juta sertifikat tanah (diterbitkan), 2018 ada 7 juta, pada 2019 ada 9 juta, jadi setiap tahun naik 2 juta," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Namun demikian dirinya memahami, dari apa yang disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN saat ini ada kendala dalam menjalankan perintahnya itu, yaitu minimnya tenaga juru ukur.

Oleh karena itu, Jokowi langsung memerintahkan untuk menambah juru ukur, dimana tidak hanya berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di instansi BPN. Jokowi meminta untuk bisa merekrut juru ukur dengan sistem pendidikan.

"Kalau nunggu pengajuan PNS, itu lama, dan sangat lama sekali, dan tujuan kita ga akan terwujud. Jadi lebih baik rekrut, didik sebentar, langsung bisa kerja di lapangan," terang dia.

Sampai saat ini, setidaknya untuk mewujudkan keinginannya itu, ada kekurangan juru ukur tanah sebanyak 10 ribu orang. Jumlah ini dinilai Jokowi akan cepat terpenuhi dengan sistem yang sudah disampaikan.

Diharapkan dengan semakin banyak masyarakat yang memiliki sertifikat tanah, bisa menjadikan sertifikat tersebut sebagai bahan agunan dalam mendapatkan layanan perbankan. (Yas)