Pemerintah Beri Kesempatan Swasta Bangun Kilang Minyak

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memandang perlu mengoptimalkan partisipasi badan usaha swasta untuk melaksanakan pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Hal ini mempertimbangkan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), dan mengurangi ketergantungan impor BBM.

Atas dasar pertimbangan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah menandatangani Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri oleh Badan Usaha Swasta.

Dalam Permen itu disebutkan, kilang minyak swasta yang selanjutnya disebut kilang minyak adalah kilang minyak bumi dan atau kondensat beserta fasilitas pendukungnya yang dibangun oleh usaha swasta di dalam negeri.

Pasal 3 itu menyebutkan, badan usaha swasta dapat melaksanakan pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Pembangunan kilang minyak ini dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dalam rangka meningkatkan kelayakan keekonomian, pelaksanaan pembangunan kilang minyak oleh badan usaha swasta dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas insentif fiskal maupun non fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atau mengintegrasikan pemproduksian petrokimia," bunyi pasal 4 Permen ESDM, seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Jumat (18/11/2016).

Aturan ini juga mengatur kalau penyediaan bahan baku untuk kilang minyak dapat berasal dari minyak bumi, dan atau kondensat yang berasal dari dalam negeri dan atau impor.

Terkait hasil produksi kilang minyak berupa Bahan Bakar Minyak (BBM), menurut Permen ini diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Hasil produksi kilang minyak dapat dijual ke luar negeri, dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara hasil produksi kilang minyak berupa BBM dapat dijual kepada semua pengguna akhir di dalam negeri. "Badan usaha swasta yang menjual hasil produksi kilang minyak kepada semua pengguna akhir, diberikan Izin Usaha Niaga Umum," bunyi Permen itu.

Menurut Permen ini, badan usaha swasta yang melakukan pembangunan kilang minyak, dapat ditunjuk langsung sebagai badan usaha penerima penugasan untuk mendistribusikan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan di dalam negeri.

Penunjukan itu diberikan kepada badan usaha swasta yang telah memiliki izin usaha niaga umum, fasilitas penyimpanan, dan distribusi.

Permen ini juga menegaskan, Badan Pengatur (BPH) Migas memberikan penugasan kepada badan usaha swasta untuk mendistribusikan jenis BBM tertentu dan khusus penugasan yang telah memenuhi ketentuan itu.

Pemerintah juga menetapkan pembangunan kilang minyak harus menggunakan teknologi yang memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, serta mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

Kemudian, dirjen migas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian kilang minyak oleh badan usaha swasta sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

"Badan pengatur melakukan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu dan khusus penugasan," bunyi Permen tersebut.

Badan usaha swasta yang melakukan pembangunan kilang minyak,menurut permen ini wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dirjen Migas setiap tiga bulan sekai atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,"bunyi pasal 12 Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2016 yang telah ditandangani oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekotjahjana.