Rupiah dan IHSG Rontok, Pemerintah Tidak Boleh Bereaksi Panik

Liputan6.com, Jakarta Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus terperosok pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Pemerintah dalam hal ini, tidak akan melakukan reaksi berlebihan, apalagi panik sehingga berimbas pada terganggunya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari 8-25 November tercatat negatif 3,67 persen. Akan tetapi sejak periode Januari-25 November ini, pergerakan kurs rupiah masih tumbuh 1,63 persen.

Pergerakan IHSG pun mencetak pertumbuhan negatif 6,5 persen sepanjang 8-25 November ini atau berada di posisi paling bawah di antara negara lainnya. Sedangkan laju IHSG tercatat bertumbuh positif 11,3 persen sampai dengan 25 November 2016.

"Kalau kondisinya begini, kita tidak boleh langsung over reacting dengan hanya melihat perkembangan pasar 2-3 hari. Harus melihatnya dalam jangka panjang," kata Suahasil saat ditemui di acara Pelatihan Wartawan di Sentul Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/11/2016).

Menurutnya, meskipun terjadi penjualan bersih, namun masih membukukan aliran modal masuk neto di pasar saham. "Jadi perekonomian ini perlu diwaspadai, tapi tidak perlu over reacting yang terjadi di global," terang dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, depresiasi kurs rupiah tidak boleh disikapi panik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dampak dari pelemahan mata uang Garuda terhadap APBN juga tidak bisa dilihat secara harian, melainkan tahunan.

"Tidak boleh panik dengan pelemahan kurs rupiah. Kita harus bersikap tenang karena rupiah kan fluktuatif, jadi kita tidak perlu cemas. Kita kan sudah estimasi APBN pakai estimasi rupiah secara tahunan, bukan harian," tandas Askolani. (Fik/Nrm)