Liputan6.com, Jakarta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta PT PLN (Persero) untuk menjamin ketersediaan listrik seiring dengan pencabutan subsidi bagi pelanggan 900 Volt Ampere (VA) sejak awal 2017.
Seiring pencabutan subsidi, golongan pelanggan tersebut akan mengalami kenaikan tarif listrik secara bertahap di tahun depan.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengungkapkan, pengaduan pelayanan listrik dalam 10 tahun terakhir masuk dalam posisi 5 besar. Ini karena banyak daerah mengalami krisis listrik sehingga pemadaman sering terjadi, seperti di Kalimantan dan Sumatera.
Advertisement
Baca Juga
"Kalau nanti sudah dicabut subsidi 900 VA, tarif kemudian naik bertahap, PLN dan pemerintah harus menjaga perasaan masyarakat supaya tidak semakin gondok, bahwa tarif naik tapi masih byar pet, listrik endut-endutan," ujar Tulus saat Diskusi Energi Kita, Jakarta, Minggu (27/11/2016).
Menurut Tulus, dampak kenaikan listrik biasanya dirasakan masyarakat saat tagihan listrik mulai membengkak. Hal ini sangat mengganggu psikologis konsumen, apalagi jika kualitas pelayanan yang diberikan PLN masih buruk.
"Seharusnya solusinya bukan cabut subsidi. Berikan saja subsidi listrik (tetap) flat. Sebagai contoh Afrika Selatan yang menerapkan batas maksimal pemakaian listrik yang mendapat subsidi 100 KWh yang dirasa cukup untuk rumah tangga miskin, dan penghematan terjadi, supaya tidak jor-joran," papar Tulus.
Tulus berharap, pemerintah dan PLN dapat mengalokasikan anggaran penghematan subsidi listrik untuk menggenjot rasio elektrifikasi mendekati 100 persen, terutama di Indonesia Bagian Timur.
"Kita sudah merdeka 71 tahun, tapi tidak ada listrik di Timur Indonesia, makanya saya mendukung Papua Terang. Jadi subsidi dicabut dan mengalihkannya untuk mempercepat elektrifikasi," tandasnya. (Fik/Nrm)