Sukses

Pemerintah Tingkatkan Pengembangan Kendaraan Pedesaan

Kementerian Perindustrian meningkatkan kapasitas SDM industri otomotif dan pengembangan kendaraan pedesaan.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Institut Otomotif Indonesia (IOI) serta 22 perguruan tinggi menandatangani nota kesepahaman‎ (MoU) dalam penguatan industri kecil menengah otomotif, peningkatan kapasitas SDM industri otomotif serta pengembangan kendaraan pedesaan.

Presiden IOI I Made Dana Tangkas mengatakan, pihaknya memiliki peran mensinergikan dan mengoptimalkan peran sejumlah lembaga yang telah ada di Indonesia untuk memperkuat daya saing industri otomotif Indonesia.

"Negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia telah memiliki institut otomotif , Indonesia tidak boleh ketinggalan. Kami memiliki tiga tugas utama, pertama sertifikasi kompetensi, kemudian pengembangan IKM dan kendaraan pedesaan," ujar dia dalam Focus Group Discussion dengan tema Pengembangan IKM, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Kendaraan Pedesaan Indonesia Menuju Industri Nasional Yang Maju dan Mandiri di Kantor Kemenperin, Selasa (29/11/2016).

Menurut dia, hingga saat ini sekitar 1,3 juta tenaga kerja industri kendaraan roda empat Indonesia belum tersertifikasi. Padahal, seiring dengan prospek dan pertumbuhan industri otomotif Indonesia di masa yang akan datang, dibutuhkan banyak tenaga kerja di sektor otomotif.

Sertifikasi SDM, lanjut Made, memiliki peran vital dalam melindungi tenaga kerja industri otomotif nasional di era globalisasi saat ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan tenaga-tenaga ahli Indonesia yang telah tersertifikasi, kelak akan berkarir di luar negeri.

Dalam program pengembangan IKM, saat ini IOI sedang menyusun program untuk membina sejumlah industri komponen di Ceper dan Tegal, Jawa Tengah. Melalui peningkatan kapasitas IKM ini, diharapkan produk yang dihasilkan lebih berdaya saing di pasar otomotif nasional.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan konsep Pendidikan Vokasi pada Politeknik dan Akademi Komunitas di Kawasan Industri dan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) sepenuhnya berbasis kompetensi dengan keterlibatan yang intensif dari industri.

"Mulai dari identifikasi program studi, penyusunan kurikulum sesuai kebutuhan industri, praktek kerja dan pemagangan industri, hingga penempatan dengan ikatan kerja pada perusahaan industri. Politeknik dan Akademi Komunitas ini mengadopsi lebih kurang 80 persen-90 persen konsep pendidikan dual system dari Jerman dengan pembelajaran menggunakan block system," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenperin Syarif Hidayat, mengatakan dalam kesempatan yang sama juga diadakan penandatanganan nota kesepahaman lima Menteri, yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri BUMN dalam mendorong pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri.

"Tujuannya untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan sektor industri," ujar dia.