Ke Mana Mengalirnya Uang Pajak dari Rakyat Indonesia?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pajak merupakan sarana bagi Indonesia menjaga kedaulatan negara ini.

Setiap rupiah dari setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai kebutuhan  belanja Indonesia yang mencapai Rp 2.000 triliun, salah satunya pembangunan infrastruktur.

"Pajak salah satunya untuk mengurangi kesenjangan daerah," kata Sri Mulyani saat memberikan Kuliah Umum Kenali Anggaran Negeri di Universitas Padjajaran, Bandung, Selasa (29/11/2016).

Dia menjelaskan, kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap pulau terhadap negara. Kemudian, negara atau pemerintah mengembalikan sebagiannya dalam bentuk alokasi anggaran transfer ke daerah untuk membangun atau mengembangkan aktivitas ekonomi di masing-masing daerah.

Sri Mulyani menuturkan,  Jawa menyumbang Rp 737,6 triliun dari PPh dan PPN. Jumlah tersebut hampir 81 persen dari seluruh penerimaan dua jenis pajak tersebut di seluruh Indonesia. Pemerintah selanjutnya melakukan transfer ke daerah ke Pulau Jawa Rp 198,3 triliun atau 27 persen dengan total belanja APBD Rp 383 triliun.

"Sumatera mengumpulkan penerimaan PPh dan PPN Rp 25,7 triliun atau 8,8 persen dari total penerimaan PPN dan PPh, serta mendapatkan transfer ke daerah Rp 207,3 triliun atau 28,3 persen," ujar dia.

Sementara Kalimantan menyumbang penerimaan Rp 11 triliun dari PPh dan PPN, serta menerima transfer ke daerah Rp 70,9 triliun. Berikutnya, Pulau Sulawesi yang mengumpulkan penerimaan dua jenis pajak ini Rp 9,13 triliun dan menerima transfer ke daerah Rp 73,8 triliun.

Papua dan Maluku yang berkontribusi terhadap penerimaan PPh dan PPN sebesar Rp 4,7 triliun atau 1,6 persen dari total penerimaan pajak. Pulau ini mendapat anggaran dari transfer ke daerah Rp 144,7 triliun atau lebih dari 22 kali lipatnya. Disusul Bali dan Nusa Tenggara yang menyumbang Rp 3,9 triliun penerimaan PPh dan PPN dan mendapat transfer Rp 38,8 triliun.

"Ini adalah salah satu contoh bagaimana pajak merupakan instrumen penting untuk menjaga NKRI. Dengan transfer ke daerah serta banyak fungsi dan tanggung jawab pemerintah yang didelegasikan ke daerah, maka penting bagi mereka untuk jalankan fungsi tersebut," jelas Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menggambarkan berbagai macam belanja negara yang dibiayai pajak, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, pemberian subsidi, membayar gaji, sampai renovasi sekolah.

"Dengan Rp 1 triliun penerimaan pajak, kita bisa membangun 155 Kilometer (km) jalan dan 3.541 jembatan," ujar Sri.

Selain itu, kata Sri Mulyani, dengan uang penerimaan pajak Rp 1 triliun, pemerintah bisa membayar 9,4 ‎ribu gaji guru senior dan 10 ribu gaji petugas kepolisian selama satu tahun.

"Kemarin ada demo dan kita mengandalkan TNI dan Polri untuk mengamankan suasana sosial, politik, dan keamanan Republik Indonesia. Mereka dibayar dengan uang pajak," tegas dia.

Sri Mulyani menambahkan, uang penerimaan pajak sebesar Rp 1 triliun sama dengan 729 ribu rumah tangga miskin yang mendapat bantuan beras. Hal itu sama dengan 93 ribu ton benih yang bisa diberikan petani supaya bisa memproduksi beras dan ketahanan pangan Indonesia.

"Rp 1 triliun yang sama setara dengan 306 ribu ton pupuk bersubsidi, sama dengan 2,2 juta siswa SD yang dapat bantuan, atau 1,3 juta siswa SMP atau 1 juta siswa SMA. Rp 1 triliun sama dengan 3,6 juta rakyat miskin yang mendapat akses kesehatan," kata Sri Mulyani.