3 Kunci RI Hadapi Gejolak Ekonomi Global di 2017

Liputan6.com, Jakarta - Dalam menghadapi gejolak ekonomi global di 2017, Indonesia harus melakukan pembenahan terhadap tiga hal. Tiga hal tersebut antara lain pasar dalam negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta deregulasi dan debirokrasi kebijakan.

Pengamat Ekonomi Didik J Rachbini mengatakan, salah satu tantangan global di tahun depan yaitu berubahan kebijakan ekonomi Amerika Serikat ‎(AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Hal ini terkait keinginan Trump untuk melakukan proteksi terhadap perdagangan AS dengan Tiongkok serta menghentikan kerja sama perdagangan Trans-Pasific Partnership (TPP).

"Jadi Trump minta belok sana TPP itu di stop maka itu akan berhenti. Negara lain yang ikut TPP kan sudah mulai pasang kuda-kuda jadi berhenti. Indonesia juga mengarah tidak mau ke sana, sehingga semua negara berorientasi ke dalam. Kita juga harus ke dalam," ujar dia di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan AS dan tantangan ekonomi global di tahun depan, lanjut Didik, pemerintah ‎harus membenahi pasar di dalam negeri. Dengan begitu besarnya pasar Indonesia, harus lebih besar dimanfaatkan oleh produk-produk lokal.

"Arus keluar ekspor tidak mudah seperti dulu. Jadi ada 3 yang harus dimanfaatkan sumber daya dalam negeri itu. Pertama, pasar kita yang besar jangan acak-acakan seperti sekarang. Harus ada take and give," kata dia.

Kedua, pengelolaan APBN yang lebih baik. Menurut Didik, pemerintah jangan terlena dengan keberhasilan program pengampunan pajak (tax amnesty).

"Kedua APBN. Jangan merasa ketika tax amnesty berhasil, APBN kita beres. Tidak. Tax ratio kita turun. Pajak kita Rp 1.500 triliun saja Rp 1.000 triliun belum tercapai. Ini harus hati-hati dan Bu Sri Mulyani punya PR (pekerjaan rumah) besar. Mana pajak sudah dicapai? Ini sudah Desember," ungkap dia.

Dan ketiga soal deregulasi dan debirokratisasi di dalam negeri. Meski pemerintah telah mengeluarkan beragam paket kebijakan‎, tetapi hal tersebut dinilai masih belum efektif.

"Ketiga, untuk menghadapi gejolak ekonomi global pada 2017, deregulasi debirokratisasi harus diefisienkan. Seperi ongkos logistik 300 persen lebih mahal. Kalau itu murah maka arus ekonomi kita lebih lancar," tandas dia. (Dny/Gdn)