Menteri Susi Ajak Masyarakat Tangkap Penyelundup Bibit Lobster

Liputan6.com, Jakarta Saat ini marak praktik penyelundupan benih lobster di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Potensi benih lobster di Lombok Tengah sangat besar sangat besar yang mengundang praktik kecurangan ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjisatuti mengajak masyarakat untuk sama-sama berkontribusi pada pemerintah menangkap penyelundup ilegal benih lobster dan benih biota laut lainnya.

"Saya tidak suruh tangkepin para nelayannya, tapi saya minta bapak sekalian tangkepin para penyelundup bibit lobsternya. Laporkan saja," ungkap Susi dalam dialog bersama nelayan dan masyarakat di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, Lombok Tengah, dalam keterangan pers yang diterima Jumat (16/12/2016).

Susi menjelaskan, penangkapan benih lobster telah diatur oleh Undang-undang yang ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Maka bagi siapapun yang menjualnya tanpa ijin, bisa diproses hukum.

"Tapi karena saya tidak mau masyarakat Lombok terjerat hukum, saya minta hentikan jual benih lobster yang harganya hanya Rp 10 ribu itu ke para eksportir," lanjutnya.

Pasalnya, banyak nelayan di Lombok Tengah menangkap benih lobster berukuran 5 gram dijual hanya dengan Rp 10 ribu. Menurut Susi, jika lobster dibiarkan hidup di lautan dalam kurun waktu 2-3 bulan, lobster tersebut sudah memiliki berat 200 gram dan dapat dijual dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah per ekornya.

"Saya hanya ingin memastikan bahwa masyarakat Indonesia lebih diuntungkan dan bisa menjaganya untuk anak kita. Kalau bibit ini sudah diambil, saya yakin akan habis. Indonesia sekarang hanya bisa ekspor lobster 300 ton saja. Padalah dulu tahun 1990-an bisa ribuan ton. Padahal sekarang Indonesia menduduki nomor 1 ekspor perikanan di Asia, bukan di Asia Tenggara lagi," ujarnya.

Selain itu, Susi juga menyoroti pembangunan industri perikanan di Teluk Awang, Lombok Tengah. "Saya juga akan membangun industri di Teluk Awang. Yang pasti di Teluk Awang nanti, ada (perusahaan) Blackspace dari Rusia akan bekerjasama dengan Perindo dan Perinus. Saya berharap nilai ekonominya bertambah", tandasnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Muhammad Zainul Majdi menilai, munculnya sebuah kebijakan, terutama Permen KP Nomor 1 Tahun 2015 kerap diikuti oleh dampak yang terjadi di masyarakat. Ia berharap, ada semacam kompensasi dari kebijakan tersebut. Bisa berupa program dan bantuan, baik untuk jangka pendek, menengah, dan panjang untuk para nelayan.

"Ini untuk mengingatkan bahwa kita hidup ini tidak hanya untuk diri kita saja, tetapi untuk generasi-generasi setelah kita," imbuhnya.