Sri Mulyani Minta PII Lebih Gencar Garap Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menantang PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII untuk lebih ambisius menggarap proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini telah menjamin 9 megaproyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 81 triliun.

"Selama 7 tahun usia PII telah menjamin 9 proyek infrastruktur skema KPBU senilai Rp 81 triliun, saya terima itu sebagai pembelajaran. Kemudian 10 proyek lagi di pipeline senilai Rp 150 triliun, diharapkan kecepatan dan kualitas makin bagus," ujarnya di acara Seminar Nasional Infrastruktur di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Lebih jauh dijelaskan Sri Mulyani, pemerintah membutuhkan investasi untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 4.900 triliun dalam lima tahun ke depan. Sementara kemampuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ‎mendekati Rp 350 triliun, ditambah investasi dari BUMN, tidak akan cukup memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga perlu investasi dari pihak swasta.

"‎Tapi pihak swasta untuk investasi 1 dolar AS pun akan menghitung secara detail, risiko sebisa mungkin sebanyak-banyaknya ditanggung pemerintah, return sepasti-pastinya harus untuk saya," terangnya.

Oleh sebab itu, kata Sri Mulyani, pemerintah memberikan jaminan pendanaan sehingga menarik swasta menanamkan modalnya untuk proyek infrastruktur. Proyek KPBU, sambungnya ‎tidak mudh diterapkan karena mengawinkan kultur publik dan sektor swasta.

"Kalau Menkeu memberikan Rp 1 triliun, harus bisa membangun infrastruktur senilai Rp 10 triliun‎. Makanya bicara KPBU perlu upaya luar biasa besar, butuh kerja keras karena ini tantangan luar biasa. PII jangan cepat puas bisa me-leverage 13 kali lipat dari 9 proyek itu," jelasnya.

Dia meminta PII untuk ‎rajin jemput bola ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah daerah untuk bisa memastikan kesiapan proyek untuk bisa didanai swasta dan menjamin proyek tersebut

"PII saya minta lebih inovatif, karena kita sudah fasilitasi kalau kesulitan tanah ada LMAN, tidak ada jaminan kita berikan jaminan. Jadi PII harus bisa mendeliver-nya, lebih ambisius karena semua komplein sudah difasilitasi, jadi kerja yang baik mengingat martabat Indonesia ditentukan oleh kualitas dari pekerjaan kita," terang Sri Mulyani.

Sementara itu, ‎Direktur Utama PT PII Sinthya Roesly menambahkan, sudah ada 9 proyek KPBU yang diteken dan 5 proyek di antaranya sudah financial closing. Nilai investasinya Rp 81 triliun, terdiri dari sektor kelistrikan, informasi dan telekomunikasi, jalan tol, dan air minum.

"Konsep KBPU bukanlah konsep semata, membuat suatu driver dalam menggerakkan perekonomian. Konsep ini bisa dibuktikan karena ini suatu konsep yang nyata di Indonesia, dan menjadi alternatif pembiayaan," tuturnya.

Adapun 9 proyek tersebut adalah proyek PLTU Batang Jawa Tengah, Proyek Palapa Ring Paket Barat, Paket Tengah, proyek jalan tol Batang-Semarang, proyek jalan tol Manado-Bitung, jalan tol Pandaan-Malang, jalan tol Balikpapan-Samarinda, SPAM Umbulan Jawa Timur, dan proyek Palapa Ring Paket Timur.