Sri Mulyani Akui Kontraktor Ngeluh Pemerintah Lambat Bayar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati blusukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I, IV, dan VI di jalan Djuanda, Jakarta Pusat, Jumat malam (23/12/2016). Hasilnya masih banyak keluhan dari kontraktor atau suplier kalau realisasi pembayaran tidak dilakukan secara cepat

"Masih ada keluhan dari satuan kerja (Satker), kontraktor atau suplier, meski mereka merasa seluruh syarat  sudah disampaikan, namun pembayaran tidak dilakukan secara cepat. Ini hasil observasi kami," ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers di KPPN.

Dari hasil evaluasi, dia mengatakan, saat ini KPPN tidak berhubungan langsung dengan kontraktor lantaran harus melalui Satker.

Dengan begitu, Sri Mulyani meminta Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara memonitor kinerja Satker. Untuk diketahui saja, Kantor Wilayah Jakarta menangani 2.400 Satker dari total jumlah Satker di seluruh Indonesia mencapai 28.000 Satker.

"Saya minta Dirjen Perbendaharaan Negara untuk observasi dan melakukan penilaian kinerja Satker. Kami dorong Satker makin realible dan responsif sehingga tidak ada lagi kontraktor yang ngeluh pembayaran lambat, karena memonitor 28.000 Satker tidak sulit tapi tidak mudah juga," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menuturkan, pemerintah juga akan memperbaiki prosedur pencairan anggaran yang selama ini memakan kertas dalam jumlah banyak diubah menggunakan elektronik. Dengan demikian, akan mengurangi penggunaan kertas, proses menjdi lebih cepat melalui perbaikan format online atau sistem komputer.

"Apakah dari sisi formulir, persyaratan sehingga bisa tetap akuntabel dan tanpa menimbulkan biaya ekonomi tinggi, mengurangi kertas. Kami minta Dirjen mencari inovasi supaya pencairan anggaran lebih efisien, akurat, dan memberi kepastian dunia usaha yang jadi kontraktor atau suplier pemerintah," harap Sri Mulyani.