Kaleidoskop Juli: Sri Mulyani Tinggalkan AS demi Jadi Menkeu

Tinggalkan Amerika Serikat

Pada resehuffle kabinet jilid II, Sri ulyani adalah salah satu dari dua orang anak bangsa yang rela meninggalkan karir di Amerika Serikat demi mengabdi pada negeri. Selain Sri Mulyani ada sosok Arcandra Tahar yang menghabiskan 20 tahun tinggal di Negeri Paman Sam.

Sebelum diminta Jokowi membantunya di kabinet, sejak 2010 Sri Mulyani menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer World Bank. Sri Mulyani berkantor di Kantor Pusat World Bank yang berada di Washington DC, Amerika Serikat.

Sri Mulyani akhirnya pulang ke kampung halaman dan menjabat tugas yang dulu pernah diembannya.

"Kenapa saya kembali, ini adalah satu kepercayaan dan penghormatan pribadi bagi saya pribadi. Menjalankan tugas dan membaktikan semua yang saya miliki," ujarnya kemarin.

Banyak yang menaruh harapan pada sosok wanita yang masuk dalam daftar wanita paling berpengaruh di dunia ini. Salah satunya adalah mengenai penerapan tax amnesty yang masih hangat diluncurkan pemerintah.

Keluar dari Bank Dunia

Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani adalah Direktur Pelaksana Bank Dunia. Presiden Joko Widodo meminta persetujuan dari petinggi Bank Dunia.

"Beliau ini masih menjadi managing director di World Bank dan perlu mendapatkan persetujuan dari presiden director atau yang berwenang di World Bank. Dan Alhamdulilah, Presiden sudah berkomunikasi dengan petinggi tertinggi World Bank," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung kala itu.

Dalam komunikasinya dengan Jokowi, para pimpinan World Bank menyetujui penunjukan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

"Petinggi tertinggi di World Bank yang disebut Presiden Kim, presiden langsung yang komunikasi dan telah mendapatkan persetujuan," tutur Pramono.

Sri Mulyani juga berpamitan pada lembaga dunia tersebut. Lewat akun sosial media miliknya, Sri Mulyani pamit dari jabatannya sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer World Bank.

"Saya senang untuk menyatakan bahwa saya telah menerima tawaran Presiden Joko Widodo untuk bergabung dengan pemerintahan Indonesia menjadi Menteri Keuangan," kata Sri Mulyani mengawali tulisan dikutip dari LinkedIn pribadinya.

Sri Mulyani mengatakan ini adalah suatu kehormatan untuk membantu Presiden dan orang Indonesia untuk melanjutkan program reformasi yang sedang berjalan.

Dia mengaku akan mendedikasikan seluruh usahanya untuk mempercepat agenda pertumbuhan dengan tujuan memberi layanan yang lebih baik, khususnya untuk rakyat miskin.

"Dan memastikan bahwa semua warga negara mampu berpartisipasi pada manfaat perkembangan ekonomi," Sri Mulyani menandaskan.

Sementara Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim yang mengetahui hal ini pun memberikan tanggapan.

Jim Yong Kim mengakui bahwa dirinya bangga sekaligus bersedih atas keputusan Sri Mulyani. Baginya, Sri Mulyani adalah pemimpin yang hebat. “Saya menunjukkan bangga sekaligus sedih. Sri Mulyani disegani sepenuhnya oleh jajaran manajer, staff, hingga pemegang saham,” ujar Kim.

Dia juga berterima kasih terhadap apa yang telah dilakukan Sri Mulyani saat ini. Pria ini juga mendoakan agar Sri Mulyani tetap sukses . “Saya berharap kesuksesan besar bagi dia (Sri Mulyani) yang kembali ke Indonesia untuk membantu Presiden Widodo menjalankan agenda pentingnya,” tambahnya.

Alasan Mau Diangkat Kembali Jadi Menkeu

Sri Mulyani mengungkapkan, alasannya menerima tawaran Presiden Jokowi untuk menduduki posisi ini karena orang nomor 1 di Indonesia tersebut ingin dirinya memperkuat kebijakan fiskal pemerintah.

"Saya rasa permintaan Bapak Presiden Jokowi untuk bergabung dalam kabinet ini adalah untuk memperkuat pemerintahan terutama adalah untuk memperkuat kebijakan fiskal," ujar dia.

Selain itu, dirinya juga merasa terhormat karena telah dipercaya kembali untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan. Sebelumnya, Sri Mulyani juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan ‎pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya merasa terhormat diminta kembali oleh presiden untuk bekerja sama para menteri kabinet yang lain, untuk bisa menjalankan sisa masa kabinet ini. Semoga itu bisa tercapai‎," kata dia.

Sri Mulyani juga mengungkapkan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, ada be‎berapa pekerjaan rumah yang harus dia lanjutkan dan selesaikan. Salah satunya soal pengentasan kemiskinan dan penyediaan kesempatan kerja.

"Sebaik mungkin untuk menangani masalah selama ini, termasuk pengentasan kemiskinan, memperbaiki kesempatan kerja dan juga mengatasi isu kesenjangan," tandas dia.

Tugas Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo memberi tugas berat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani diminta menyukseskan program tax amnesty yang undang-undangnya saja baru disahkan.

"Tax amnesty, peringatan saja pada Dirjen Pajak, Menteri Keuangan, masih ada komplain-komplain pelayanan do desk yang ada," kata Jokowi di Istana setelah melakukan pelantikan

Jokowi menuturkan mendapat laporan adanya keluhan dari para wajib pajak yang ingin menggunakan fasilitas pengampunan pajak ini. Misalnya saja, saat wajib pajak datang, kantor justru kosong. Atau, ada pegawai tapi tidak bisa menjelaskan secara detail bagaimana menjalankan tax amnesty.

"Besok kanwil KPP (Kantor Pelayanan Pajak) semua dihadirkan di sini saya akan beri pengarahan langsung. Tax amnesty ini harus berhasil," tegas Jokowi kala itu.

Belum lagi ada tantangan dari negara lain. Bank luar negeri mulai membujuk para wajib pajak untuk tidak membawa dana kembali ke Indonesia. Ini pula yang harus diantisipasi.

"Ini program besar akan membawa ekonomi kita baik. Jadi bola salju baik, kalau tidak berhasil juga, momentumnya baik tidak ada momentum lain. Di lapangannya lebih cepat lagi bu Menkeu," katanya.

Sementara itu, Sri Mulyani mengungkapkan, saat menawarinya jabatan sebagai Menteri Keuangan, Presiden Jokowi secara langsung memintanya untuk memberdayakan seluruh instrumen dalam pemerintah dalam rangka memperkuat struktur ekonomi Indonesia. Instrumen tersebut mulai dari anggaran hingga kebijakan yang telah dan akan dikeluarkan nantinya.

"Persis yang disampaikan bapak presiden kepada saya, bagaimana kita sama-sama di dalam kabinet di bawah kepemimpinan Bapak Presiden untuk bisa menggunakan seluruh instrumen pemerintah, baik dari sisi anggaran, kebijakan, langkah-langkan akselerasi kegiatan ekonomi," ujar dia.