Apersi Realisasikan Pembangunan 50 Ribu Unit Rumah pada 2016

20160908-Properti-Jakarta-AY — Sebuah maket perumahan di tampilkan di pameran properti di Jakarta, Kamis (8/9). Penurunan DP KPR rumah kedua dan ketiga juga turun masing-masing menjadi 20% dan 25%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengumumkan realisasi pembangunan rumah subsidi dan non-subsidi hingga akhir 2016 mencapai lebih dari 50 ribu unit, di tengah kondisi pasar properti yang belum kondusif. Asosiasi tersebut meyakini realisasi pada tahun depan akan lebih baik.

Ketua Umum DPP Apersi, Anton R Santoso mengatakan sesuai dengan laporan yang diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), realisasi rumah subsidi oleh anggota Apersi mencapai 40 ribu unit, sedangkan rumah non-subsidi sebanyak 10 ribu unit.

Angka tersebut adalah data per akhir November 2016, sehingga sampai akhir tahun ini realisasi pembangunan rumah yang dikerjakan pengembang anggota Apersi lebih dari 50 ribu unit.

"Ini merupakan pencapaian maksimal di tengah kondisi pasar yang kurang bersahabat terkait daya beli. Selain itu kondisi di lapangan juga masih ada kendala, sehingga ada beberapa proyek anggota yang tertunda," ujar Anton kepada Liputan6.com, Kamis (29/12/2016).

Beberapa kendala yang masih mengganjal Program Sejuta Rumah (PSR) dan perlu dibenahi antara lain menyangkut ketersediaan tanah atau lahan sehingga kenaikan biaya produksi tidak bisa dikendalikan. Selain itu, biaya-biaya pungutan liar (pungli) juga menjadi momok bagi pengembang rumah subsidi yang juga diikuti lamanya proses perizinan.

Terkait kendala ini Anton berargumen, sebenarnya pemerintah pusat sudah banyak mengeluarkan regulasi yang mendukung rumah sunsidi namun realisasinya di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Pemerintah misalnya sudah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-13 yang menyentuh penyederhanaan perizinan untuk pembangunan rumah subsidi, namun hingga kini belum bisa direalisasikan karena peraturan pemerintah (PP)-nya sampai sekarang belum terbit.

"Paket kebijakan ini belum terasa, karena masih menunggu PP sebagai aturan main. Terkesan pemerintah masih setengah hati," tegas Anton.

Saat ini biaya izin rumah subsidi dan nonsubsidi di sebagian besar daerah masih diberlakukan sama. Padahal, menurut dia, kebijakan perizinan untuk rumah subsidi dibedakan sehingga bisa lebih murah dibanding rumah komersial. Apersi berharap pemerintah membuat kebijakan yang pro rumah subsidi terutama menyangkut waktu pengurusan izin.

Selain itu di beberapa daerah, kendala klasik juga masih ditemukan seperti soal listrik. Ada beberapa anggota Apersi yang rumahnya sudah jadi tapi belum dialiri listrik dan akhirnya gagal akad kredit di bank. Menurut Anton, kendala ini terjadi akan terus disuarakan ke pemerintah, sehingga pengembang terpacu membangun rumah subsidi, dan backlog tidak terus bertambah.

2 dari 2 halaman

Prospek 2017

Prospek 2017

Hal lain yang masih menjadi kendala dalam pembangunan rumah subsidi adalah kemampuan anggaran FLPP.

Dalam dua tahun terakhir alokasi anggaran untuk fasilitas subsidi sudah habis sebelum akhir tahun. Selain diminta menyediakan anggaran subsidi yang lebih memadai, pemerintah pun dituntut mendorong bank mau menyalurkan kredit konstruksi sebagai modal kerja bagi pengembang rumah subsidi.

"Kami berharap lebih banyak bank yang mau menyalurkan kredit konstruksi. Suku bunga juga diharapkan bisa ditrunkan dari saat ini rata-rata 12 persen-13 persen menjadi dibawah 10% agar pengembang lebih gencar bangun rumah subsidi," ujar Anton.

Terkait prospek pembangunan rumah di 2017, dia meyakini kondisinya akan lebih baik, didorong ekonomi nasional yang diprediksi lebih baik. Apersi akan berstrategi dalam membangun rumah subsidi dengan cara mensosialisasikan dan mendidik pengembang baru supa mau membangun rumah untuk MBR.

Di sisi lain, backlog perumahan yang tinggi di Indonesia juga menjadi peluang bagi anggota Apersi yang 90 persen di antaranya adalah pengembang rumah menengah bawah.

Dalam kesempatan itu, Anton juga menyampaikan rencana asosiasi tersebut untuk melakukan Silaturahmi Nasional (Silatnas) pada akhir Februari atau awal Maret 2017 untuk menyatukan kembali seluruh komponen dan potensi asosiasi tersebut. Konsolidasi terus dilakukan, sehingga rekonsialisasi bisa dicapai untuk menjadikan Apersi menjadi lebih kuat guna menyukseskan Program Sejuta Rumah.