Pemerintah Belum Akui Penjualan Chevron Geothermal Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mendapatkan laporan terkait rencana Chevron Corporation menjual PT Chevron Geothermal Indonesia, operator Wilayah Kerja Panas Bumi Drajat dan Salak di Jawa Barat kepada Star Energy.

Penjualan ini pun belum diakui dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, ‎‎proses peralihan operator wilayah kerja panas bumi memang harus dilaporkan ke pemerintah, khususnya Menteri ESDM yang menjadi penanggung jawab sektor bila terjadi perubahan.

"Proses itu harus dilaporkan ke yang punya rumah, ke penanggung jawab sektor yaitu menteri," kata Rida di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (30/12/2012).

Menurut Rida, pemerintah belum akan memberikan persetujuan hingga Chevron mengumumkan dan melaporkan peralihan operator ke Star Energy kepada Kementerian ESDM. "Belum (ada persetujuan), kan belum dilaporin," ungkap Rida.

‎Rida mengungkapkan, laporan peralihan operator sudah masuk dalam kontrak antara pemerintah dengan Chevron.

Sebab itu, jika belum pihak Chevron belum melapor dan mendapatkan persetujuan pemerintah maka proses peralihan tersebut dikatakan belum terjadi.

"Kan kalau dikontraknya harus melapor ke Pak Menteri dan mendapatkan persetujuan kan harus, kalau itu nggak lapor dan nggak disetujui kan nggak disetujui berarti artinya belum berpindah, kalau menurut saya ya," jelas Rida.

‎Chevron Corporation mengumumkan telah melepas anak perusahaannya pada sektor panas bumi di Indonesia dan Filipina. Hal ini ditandai dengan perjanjian jual beli aset-aset panas bumi dengan Konsorsium Star Energy.

Executive Vice President, Upstream, Chevron Corporation Jay Johnson mengatakan, ‎di Indonesia, anak perusahaan Chevron yaitu PT Chevron Geothemal Indonesia, mengoperasikan lapangan panas bumi Darajat dan Salak di Jawa Barat.

Sedangkan Di Filipina, anak perusahaan energi asal Amerika Serikat tersebut memiliki 40 persen saham di Philippine Geothermal Production Company, Inc. yang mengoperasikan pembangkit listrik panas bumi Tiwi dan Mak-Ban di selatan Luzon.

“Aset-aset ini menghasilkan energi yang andal untuk mendukung kebutuhan ekonomi Asia Pasifik yang berkembang,” tutup Johnson. (Pew/Nrm)