Harapan Pengusaha Perikanan Kepada Pemerintah di 2017

Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan perhatian dan keberpihakan pemerintah untuk mendukung kinerja sektor kelautan dan perikanan Indonesia di 2017‎.

Sebab, berdasarkan pengalaman dan evaluasi kinerja Kadin selama 2016, masih sangat banyak hambatan yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan ini.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, hal utama yang harus dilakukan‎ pemerintah di tahun ini yaitu memfasilitasi para nelayan dan dunia usaha yang bergerak di sektor tersebut, yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah.

“Kami berharap pemerintah bisa memberikan perhatian dan keberpihakan kepada dunia usaha di sektor kelautan dan perikanan,” ujar dia di Jakarta, Minggu (1/1/2017).

Dia menjelaskan, beberapa kebijakan pemerintah yang diterbitkan di2016, cukup memberikan dampak negatif bagi investasi di sektor kelautan dan perikanan.

Selain itu, dampak kebijakan tersebut juga memengaruhi kehidupan banyak nelayan yang bekerja di perairan Indonesia.

“Ada ketakutan nelayan untuk melaut dengan beberapa kebijakan pemerintah. Karena itu, kami sangat berharap tahun depan pemerintah bisa mendukung dan menyatakan keberpihakannya kepada dunia usaha dalam negeri yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Dan jika memang ada kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha dalam negeri, sebaiknya diproses secara hukum sehingga tercipta iklim investasi kondusif dan kejelasan dalam berusaha,” jelas dia.

Sementara pada 2017 ini, Yugi memperkirakan ekonomi dunia masih terus mengalami kontraksi. Akibarnya masih banyak investor dan masyarakat yang mencoba menahan belanjanya.

Jika hal itu terus dibiarkan, kemungkinan berdampak pada perekonomian nasional. Apalagi, sektor kelautan dan perikanan yang memiliki kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional juga mengalami kontraksi.

“Jadi banyak investor yang wait and see dengan kondisi global saat ini. Karena itu, menjadi penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian serius kepada sektor ini, yang sudah mengalami kontraksi sejak beberapa waktu lalu,” kata dia.
‎
Selain itu, Yugi menambahkan, masih terdapat sejumlah kebijakan pemerintah di sektor perikanan dan kelautan yang harus ditinjau ulang. Pasalnya, sejumlah kebijakan itu dianggap kontra produktif bagi pengembangan sektor perikanan nasional. Dengan demikian, bisa menggerakkan perekonomian secara masif di sektor ini.

“Kami mengharapkan, ke depan pemerintah mengeluarkan kebijakan didukung dengan proses kajian, melalui proses konsultasi publik, proses sinkronisasi peraturan dan juga sosialisasi, sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Administrasi Pemerintahan (UU No 30 tahun
2014) dan Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (UU No 12 tahun 2011). Sehingga bisa efektif berlaku di lapangan,” ungkap dia.

Meski perekonomian global mengalami kontraksi, lanjut Yugi, namun pihaknya masih tetap optimistis terhadap perekonomian nasional. Karena itu, agar peran sektor kelautan dan perikanan terus signifikan bagi perekonomian, pihaknya berharap dukungan dan perhatian pemerintah menjadi hal penting yang perlu diwujudkan.

“Mari kita menatap ke masa depan, dengan saling menjaga dan meningkatkan peran masing-masing terhadap pembangunan bangsa. Tantangan di tahun depan semakin sulit, namun kita percaya dengan perhatian dan dukungan penuh pemerintah, kita bisa menghadapinya dari berbagai bidang yang kita jalankan,” tandas dia.(Dny/Nrm)