Sukses

Sri Mulyani: JP Morgan Mestinya Ciptakan Psikologis Positif

Menkeu Sri Mulyani telah melakukam evaluasi atas hubungan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk JP Morgan.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan pemutusan kontrak kerja sama dengan JP Morgan Chase Bank NA sebagai bank persepsi per 1 Januari 2017. Lantaran hasil riset dari lembaga keuangan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman yang dapat mengganggu ekonomi Indonesia.  

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mengakui telah melakukan evaluasi atas hubungan kerja sama dengan seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan, termasuk JP Morgan.

Selama ini, hubungan kemitraan dijalankan sesuai prinsip profesionalisme, akuntabilitas, bertanggungjawab untuk sama-sama mendapatkan manfaat dan saling menguntungkan satu sama lain.

"Kami menghormati produk, riset yang dilakukan lembaga manapun dengan akurasi, metodologi, penilaian. Semakin besar nama lembaga itu, mereka punya tanggungjawab besar menciptakan confident. Kami akan terus melakukan koreksi untuk perbaikan di dalam, tapi kami juga tidak akan segan mengoreksi hubungan kerjasama tersebut," tegas dia saat Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/1/2017).

Sri Mulyani menjelaskan, perekonomian suatu negara didorong faktor fundamental dan psikologis. Pemerintah membuka diri untuk melakukan perbaikan ke depan. Namun dia menyindir hasil riset JP Morgan yang memangkas rekomendasi kepemilikan aset Indonesia dari overweight ke underweight tanpa penilaian yang kredibel.

"Yang punya nama besar (JP Morgan), punya tanggung jawab besar untuk menciptakan psikologis positif, bukan yang missleading. Kami evaluasi seluruh stakeholder supaya mendapatkan pesan yang sama, karena kami ingin bekerjasama secara positif dan perbaikan di seluruh kebijakan internal dinilai, kalau masih kurang kami terus perbaiki," ujar dia.

Sri Mulyani menegaskan, pemutusan kontrak kerja sama dengan JP Morgan memberi sinyal kepada seluruh stakeholder pemerintah Indonesia ingin terjalin kemitraan yang saling menghormati.

"Ini sinyal bahwa negara ini diurus dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Kami menjaga Republik ini dengan profesional walaupun tidak berarti seluruhnya sempurna, tapi kami akan terus memperbaiki diri secara profesional, akuntabel, terbuka, dan saling menghormati," ujar dia.