Sri Mulyani: Harus Kerja Maksimal untuk Turunkan Kesenjangan

Liputan6.com, Banda Aceh - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemberdayaan instrumen keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menciptakan pembangunan yang merata serta mengurangi kesenjangan penghasilan penduduk Indonesia.

Sri Mulyani menuturkan, ketimpangan yang terjadi di Indonesia saat ini dapat dilihat dari masih tingginya gini ratio. Hal itu menggambarkan ukuran ketimpangan dengan nilai berkisar antara nol hingga satu. Makin tinggi indeks gini, menunjukkan besarnya ketimpangan.

"Indonesia saat ini ratio gininya mencapai 0,39, itu masih tinggi. Kita harus bekerja semaksimal mungkin dengan menyusun kebijakan yang lebih merata seperti harapan Presiden yang menginginkan ratio gini Indonesia terus turun," ujar Sri Mulyani, Kamis (5/1/2017).

Sri Mulyani menambahkan tingginya rasio gini maka akan melemahkan kemampuan satu negara untuk tumbuh dalam jangka panjang.

Melalui instrumen fiskal seperti APBN, kebijakan moneter bank sentral serta kebijakan ekonomi struktural berupa paket ekonomi yang kompetitif, Sri Mulyani berharap Indonesia mampu menurunkan angka ketimpangan menjadi lebih rendah.

Salah satu komponen yang penting dalam APBN kata Sri Mulyani adalah penerimaan pajak non-migas, yaitu penerimaan pajak dari wajib pajak, baik itu individu maupun organisasi. Penerimaan pajak tersebut dinilai Sri masih rendah.

"Dari 30 juta-an peserta wajib pajak di Indonesia, hanya sebagian kecil yang menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak, dan yang membayar pajak secara teratur tidak sampai 10 juta peserta," ujar dia.

Sri Mulyani menuturkan, rendahnya partisipasi masyarakat terutama para wajib pajak menyebabkan anggaran APBN selalu defisit, sehingga negara harus berutang karena angka belanjanya yang lebih tinggi.

"Itulah makanya, kita lakukan beberapa kebijakan di bidang pajak seperti tax amnesty dalam rangka meningkatkan pendapatan negara sehingga proses pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui tranfer dana ke daerah dari pemerintah pusat," jelas dia.

Menanggapi keberhasilan program tax amnesty atau pengampunan pajak tersebut, Sri Mulyani mengatakan jumlah peserta yang ikut dalam program itu masih rendah karena baru mencapai dua persen dari total jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT.

"Jumlah wajib pajak ini pun masih sedikit. Seharusnya dengan total jumlah penduduk 200 juta jiwa saja, jumlah wajib pajaknya mencapai 60 juta. Dengan itu pemerintah dapat maksimal menggunakan instumen fiskal untuk kesejahteraan bangsa Indonesia," ujar dia.