Menteri Susi Awasi Pencuri Harta Karun Bawah Laut pada 2017

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti akan meningkatkan pengawasan di 640 perairan Indonesia yang menyimpan harta karun atau Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sebagai program pengawasan sumber daya kelautan di 2017. Hal ini akan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Sjarief Widjaja mengungkapkan, ada 640 titik kapal tenggelam di seluruh Indonesia. Lokasi dengan harta karun tersebut bukan hanya diketahui oleh pemerintah Indonesia, tapi juga negara lain.

"Kapal-kapal tenggelam ini sebetulnya milik dinasti ming misalnya atau negara lain, seperti Belanda, Australia, dan lainnya. Mereka pasti punya data kapalnya tenggelam di mana, jadi ini adalah warisan budaya milik bersama atau dunia," jelas dia saat konferensi pers refleksi 2016 dan outlook 2017 di kantornya, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Sjarief menuturkan, pemerintah hingga saat ini masih memberlakukan aturan penghentian sementara (moratorium) izin pengangkatan BMKT oleh swasta termasuk asing. Kebijakan ini didasari upaya pengangkatan harta karun bawah laut oleh pemerintah, namun ternyata sulit dalam pengelolaannya.

"Walaupun di moratorium, tapi praktiknya tetap ada upaya pencurian ilegal di beberapa titik. Ini yang kita harus cegah, makanya kita mau data ulang," dia menerangkan.

Ia menambahkan, PSDKP KKP akan melakukan pemetaan, mengidentifikasi secara elektronik titik-titik yang menyimpan harta karun bawah laut tersebut. Digunakan teknologi canggih untuk menangkap sinyal adanya gerakan mencurigakan para pencuri.

"Kita coba deteksi titik-titik harta karun itu supaya tidak dijarah lagi. Karena beberapa daerah, seperti Kepulauan Natuna, Pulau Anambas, Pantai Timur Sumatera, dan Pantai Utara Jawa banyak titik BMKT," kata Sjarief.

Pemerintah, Ia menuturkan, juga ingin membangun museum bahari yang akan menampung harta karun dari kapal-kapal tenggelam di Tanah Air. Ke depan, ada program pengangkatan secara mandiri oleh pemerintah guna melihat harta karun tersebut, bukan untuk diserahkan ke pihak luar.

"Ini yang harus dihitung berapa biayanya, cara menjaganya bagaimana karena BMKT mudah pecah. Termasuk bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk menjadikan titik kapal tenggelam itu sebagai tujuan wisata para penyelam, seperti di Pulau Mandeh, Sumatera Barat," tutur dia.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan PSDKP KKP, Nasfri Adisyahmeta Yusar menambahkan, dari 640 titik kapal tenggelam di perairan Indonesia, sebanyak 322 titik yang sudah dinyatakan berpotensi besar.

"Pencurian harta karun bawah laut marak terjadi di Pulau Natuna, Selayar, dan Belitung. Ini yang akan menjadi program pengawasan di 2017 karena selama moratorium ada beberapa indikasi pelanggaran, seperti di Batam, tapi berhasil diamankan," kata dia.

Dari program pengawasan BMKT di 2017 akan fokus di Perairan kepulauan Riau (Batam-Pulau Rempang-Pulau Galang-Pulau Galang Baru-Pulau Abang Besar-Pulau Cempah-Perairan Rusuk Buaya-Pulau Lobam Perairan Batu Belobang).