Meski Terkendala Lahan, Pasar Rumah Subsidi Masih Besar

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkapkan bahwa pasar rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih cukup besar, meski diakui sejumlah kendala tetap menjadi penghambat. Salah satunya adalah sulitnya mencari lahan dengan harga terjangkau untuk pembangunan rumah subsidi.

Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah mengungkapkan, pasar untuk rumah murah bersubsidi cukup kuat, namun sejumlah kendala yang terjadi di lapangan membutuhkan keseriusan pemerintah agar dapat teratasi. Menurut dia, kemudahan yang dijanjikan pemerintah jangan sebatas lips services belaka, namun sulit terwujud terutama di tingkat daerah.

“Tugas pemerintah pusat untuk mmepermudah perizinan, namun hingga kini di daerah belum direspon baik. Akibatnya perizinan tidak standar. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat MBR, diharapkan ada standar perizinan baku yang diterapkan di seluruh Indonesia. Tidak seperti sekarang, kebijakan pemerintah daerah dan perbankan yang dirasakan berbeda-beda,” tegas Junaidi kepada Liputan6.com, Selasa (10/1/2017).

Selama ini, ungkap dia, pemerintah daerah selalu melihat pengembang sebagai sumber pemasukan daerah. Padahal membangun rumah subsidi itu marjinnya sangat tipis. Oleh karena itu, dalam implementasi PP 64/2016 nantinya penangganan perizinan dan kemudahan untuk pengembang rumah subsidi dapat dibedakan dengan rumah komersial. Tidak seperti yang terjadi selama ini, dimana membangun rumah subsidi lebih susah perizinannya dibanding rumah non-subsidi.

Terkait kendala lahan, Junaidi mendorong percepatan pembentukan Bank Tanah oleh Kementerian Agraria/BPN. Kalau terbukti terbentuk, dia meyakini itu akan membantu pengembang supaya harga tanah bisa terkontrol dan tidak melambung tinggi. Menurut dia, kalau harga tanah tinggi, maka pembangunan rumah subsidi akan semakin jauh ke pinggiran yang sebagian besar infrastrukturnya masih buruk.

“Kalau infrastrukturnya buruk, maka pengembang terpaksa menambah biaya yang besarnya menjadi lebih mahal daripada lahan.

Ini dilema juga yang dihadapi pengembang.Oleh karena itu, Apersi siap kalau dilibatkan pemerintah untuk bekerjasama mengelola Bank Tanah tersebut,” ujar dia.

Pasca terpilih sebagai Ketua Umum DPP Apersi periode 2016-2020 dalam Munas Apersi di Jakarta, pertengahan Desember 2016 lalu, Junaidi mengaku masih akan berkonsentrasi pada penguatan organisasi dan pembenahan internal dulu. Beberapa peer yang harus diselesaikan antara lain menyangkut kemudahaan akses pendanaan untuk pengembang, kemudahan perizinan dan akses anggota Apersi dengan instansi terkait lainnya.

Junaidi didampingi Sekretaris Jenderal Daniel Djumali juga akan melakukan penguatan pada bidang penelitian dan pengembangan, penguatan IT, penguatan keanggotaan, serta media promosi dan komunikasi.

“Yang jelas dalam tahap awal semua pengurus akan melakukan inventarisasi persoalan anggota dan akan dijadikan bahan untuk masukan kepada pihak-pihak terkait,” tegas Junaidi. (Rinaldi/Gdn)