Menteri Susi Bakal Beri Nama 111 Pulau Kecil pada 2017

Marore, Pulau Terdepan, Bukan Terluar Indonesia — Selama ini banyak yang menyebut pulau-pulau yang berbatasan dengan negara lain biasa disebut pulau terluar.

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPRL KKP) menargetkan 111 pulau-pulau kecil dan terluar di Indonesia akan diberi nama dan tersertifikasi sepanjang 2017. Saat ini, anak buah Menteri KP Susi Pudjiastuti tengah mendata ulang pulau-pulau tersebut.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti saat Paparan Refleksi 2016 dan Outlook 2017 mengungkapkan, KKP akan memberikan nama, mensertifikasi, dan mengelola 111 pulau-pulau kecil dan terluar (PPKT) di 2017.

"Target tahun ini, kita mengutamakan 111 PPKT sertifikasi lahan. Kita kelola melalui Hak Pengelolaan Lahan (HPL), karena pulau kecil dan terluar kita ada 92 pulau, dan sudah didaftarkan lagi 19, jadi total 111 pulau," terang dia di kantornya, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Lebih jauh dijelaskan Brahmantya, rencana pengelolaan ratusan pulau kecil dan terluar di 2017 harus dikoordinasikan antar Kementerian/Lembaga terkait. Sambungnya, Menteri Susi sudah menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.

"Kita identifikasi masalahnya bersama, kita samakan data, karena luasan semua pulau sudah ada. Tapi akan kita crosscheck dengan Kementerian/Lembaga lain yang mempunyai fungsi planaloginya," terangnya.

Ditambahkan Brahmantya, KKP juga berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mempersamakan rencana maupun data. Termasuk menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk melakukan valuasi pulau tersebut.

"Sebanyak 111 pulau terkecil dan terluar ini adalah batas negara. Jadi yang diutamakan negara mau bangun apa di sana, sehingga kita tidak melulu bicara soal investor maupun ekonominya," papar Brahmantya.

Untuk pemberian nama pulau, diakui Brahmantya, pihaknya belum mempunyai ide. Sebab, kata dia, pemberian nama harus dikoordinasikan lebih dulu dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Belum ada ide namanya. Nanti dikoordinasikan dulu dengan Kemendagri pulau-pulau itu mau dinamai apa. Penamaan akan dikoordinasikan, kalau kita yang diberi mandat KKP yang namai, ya kita lakukan," tandas Brahmantya. (Fik/Gdn)