Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku heran dengan isu mengenai akan adanya CEO atau direktur utama (dirut) BUMN berasal dari warga negara asing (WNA).
Menurut dia, dirut BUMN yang saat ini menjabat bukan orang biasa. Dia mengaku untuk menjadi orang nomor satu di BUMN harus melalui tahapan seleksi yang ketat dan harus memiliki kriteria khusus.
"Saya juga tidak tahu kok ada isu seperti itu (CEO BUMN asing) dari mana," ucap Rini ketika diklarifikasi Liputan6.com, Senin (16/1/2017).
Advertisement
Untuk menjaga kredibilitas BUMN, Rini menjelaskan proses assesment (penilaian) dilakukan beberapa tahap. Tidak hanya melalui internal Kementerian BUMN, tetapi juga melalui tim independen.
Dengan melibatkan tim independen, maka proses seleksi untuk menjadi pimpinan sebuah perusahaan pemerintah sudah sesuai dengan apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan milik pemerintah besar di negara lain.
"Yang jelas Kementerian BUMN itu selalu melalui proses assesment. Ini tidak mudah dan butuh waktu," ujar Rini.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak ada masalah jika BUMN itu harus dipimpin orang asing.
Bahkan, dia mencoba membandingkan CEO perusahaan BUMN diisi oleh orang asing dengan kursi pelatih klub sepak bola di Indonesia, salah satunya timnas Indonesia.
“Orang-orang meributkan ketika Presiden bilang sedang memikirkan CEO BUMN orang asing. Lho, pelatih PSSI juga orang asing, kok enggak ribut,” katanya di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman.
Luhut juga mencontohkan, bos maskapai penerbangan Emirates selama ini diisi oleh orang Inggris. Saat ini, maskapai penerbangan tersebut justru menjadi salah satu maskapai berkelas internasional.
“Karena dikelola sama dia ternyata lebih bagus. Ternyata jadi world class. Lah, kita bagaimana. Kalau terpaksa, ya kita pertimbangkan. PSSI semua enggak ada yang ribut tuh. Malah bilang, carilah pelatih yang paling terkenal dari Eropa. Kita boleh dong cari CEO terbaik untuk menangani apa. Kita cari semua alat untuk bisa bikin bagus,” tandasnya.
Menurut Luhut, sejatinya isu tersebut justru digunakan sebagai tantangan kepada masyarakat Indonesia agar bisa lebih baik dibanding orang asing. Rencana mengisi kursi bos BUMN dengan asing, ditegaskannya, tidak ada hubungan dengan semangat nasionalisme pemerintah.