Pemerintah Andalkan BUMD dan Swasta buat Proyek Elektrifikasi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah sedang berupaya mengalirkan listrik ke berbagai wilayah perbatasan dan terpencil di Indonesia. Ini merupakan wujud dari pelaksanaan Visi Misi Nawacita dan Trisakti yang digagas Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, ‎dalam Visi Misi Nawacita dan Trisakti mengungkapkan bangsa Indonesia pertama harus berdaulat. Kemudian kedua berdikari dalam ekonomi dab ketiga berpribadian dalam kebudayaan.

Dia menekankan berdikari dalam ekonomi harus membangun dari pinggiran‎. Salah satu pelaksanaannya dengan membangun dari wilayah pinggiran dengan cepat.

"Kenapa kita harus mempercepat program elektrifikasi?. Kalau kita lihat lagi dari program pemerintah, Nawacita dan Trisakti," kata Arcandra, di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Dia menuturkan, saat ini ada 2.500 desa yang belum masuk aliran listrik. Sedangkan kemampuan PT PLN (Persero) hanya mampu menambah pasokan listrik ke 500 desa.

Upaya mempercepat pasokan listrik ke sekitar 2.000 desa sisanya, pemerintah mengandalkan badan usaha daerah, swasta dan koperasi.

"PLN hanya mampu melistriki 500 desa. Terus gimana kalau Pemerintahan menginginkan rasio elektrifikasi?. Terutama Papua 2.500 itu berada di Papua. Di mana tanggung jawab itu? 500 mampu PLN kerjakan,‎" ungkap dia.

Untuk mendukung percepatan kelistrikan di wilayah perbatasan dan terpencil, telah diterbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.

‎"Nah, salah satu fungsi Peraturan ini bertanggung jawab terhadap ini.  sisanya 2.000 ini, kita harapkan dengan Permen 38 ini BUMN BUMD, koperasi dunia usaha boleh menjadi IPP (kontraktor listrik swasta. Ini kita harapkan kalau ini bisa mengusaha," tutup Arcandra.(Pew/Nrm)