Awal Pekan, Rupiah Mampu Menguat ke 13.383 per Dolar AS

Liputan6.com, Jakarta Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat pada perdagangan di awal pekan ini. Kebijakan Presiden AS Donald Trump membengaruhi pergerakan rupiah. 

Mengutip Bloomberg, Senin (23/1/2017), rupiah dibuka di angka 13.383 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan lalu yang ada di angka 13.410 per dolar AS.

Sejak pagi hingga siang hari ini rupiah berada di kisaran 13.356 per dolar AS hingga 13.397 per dolar AS. Jika dihitung dari awal tahun, rupiah mampu menguat 0,74 persen.

Sedangkan berdasarkn Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 13.372 per dolar AS. Patokan pada hari ini menguat jika dibandingkan dengan Jumat lalu yang ada di angka 13.382 per dolar AS.

Dolar AS memang melemah sejak Jumat lalu atau pada saat pelantikan Donald Trump sebagai presiden AS. Pelemahan dolar AS tersebut bukan tanpa sebab.

Pelemahan dolar AS tersebut terjadi karena dalam pidato pertamanya sebagai presiden AS, Donald Trump memberikan sinyal-sinyal akan menjalankan strategi proteksionisme dalam perdagangan luar negeri.

Selain itu, pelemahan tersebut juga terjadi seiring penarikan AS terhadap kerja sama Trans-Pacific Partnership dan renegosiasi dengan Amerika Utara dalam perjanjian perdagangan bebas.

Dolar AS melemah 1 persen terhadap yen Jepang di perdagangan Asia. Para pedagang di Jepang mulai mengambi posisi pendek.

"Pasar pada pekan ini rentan terhadap kebijakan Trump. Pasar sedang menunggu tim ekonomi Trump," jelas analis mata uang National Australia Bank Ltd, Sydney, Australia.

Sedangkan Ekonom PT Samuel Sekuritas Rangga Cipta menjelaskan, Indonesia bisa terkena dampak serius juga proteksi dagang diterapkan AS terhadap barang dari China. Tetapi, dollar index yang mulai melemah lagi bisa mencegah pelemahan tajam rupiah.

Dari domestik, fokus mulai beralih ke dinamika politik menjelang pilgub DKI Jakarta. "Hari ini dijadwalkan aksi demonstrasi FPI yang bisa kembali mengganggu iklim investasi," tutur dia. (Gdn/Ndw)