AS Hengkang dari TPP, Indonesia Tetap Aman

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump resmi menarik AS dari perjanjian perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership (TPP). Kebijakan tersebut diyakini tak akan berdampak apapun terhadap Indonesia yang sebelumnya rencananya akan bergabung pada kerja sama tersebut.

"Kita kan memang belum jadi anggota TPP. Dari dulu, bilangnya bermaksud (gabung ke TPP), tapi ini tidak jadi, ya sudah," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Darmin menegaskan, pemerintah Indonesia belum pernah membuat berbagai persiapan untuk ikut dalam TPP sehingga batalnya TPP tidak berdampak apapun. Pemerintah diakuinya baru melakukan studi, berbeda dengan Singapura dan Vietnam yang sudah menjadi anggota atau terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas TPP. "Tidak ada. Kita kan belum siapkan apapun," kata Darmin.

Sebelumnya, dalam rilis yang diterbitkan situs Gedung Putih setelah pelantikan Trump menyebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah menyiapkan berbagai strategi untuk mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga AS.

Salah satu langkah yang akan diambil adalah menarik diri dari perjanjian kerja sama perdagangan Trans Pacific Partnership (TPP). Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump akan mengambil langkah tegas bagi negara yang melanggar kerja sama perdagangan dan merugikan tenaga kerja AS.

Trump juga akan kembali menegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan North American Free Trade Agreement (NAFTA). "Strategi dimulai dengan penarikan diri dari TPP dan memastikan setiap perjanjian baru di bidang perdagangan harus terkait dengan kepentingan para pekerja Amerika Serikat," sebut pernyataan itu.

Rilis tersebut juga menjelaskan, kesepakatan perdagangan yang dilakukan Amerika Serikat kini harus benar-benar mementingkan Warga AS.

Pemerintah AS juga tidak segan menarik diri dari kesepakatan NAFTA apabila hal ini tidak memberikan keuntungan bagi pekerja Amerika.

"Telah sekian lama masyarakat Amerika Serikat dipaksa untuk menerima kesepakatan perdagangan yang hanya memuat kepentingan orang-orang kalangan atas Washington," sebut pernyataan dari Gedung Putih tersebut. (Fik/Gdn)