Darmin: ‎RI Tak Mau Jadi Pecundang Hadapi Kampanye Hitam Sawit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pemerintah akan bergerak cepat menjalankan kebijakan reforma agraria, termasuk di perkebunan kelapa sawit. Kebijakan lain memperkuat standar ISPO yang wajib dipenuhi seluruh perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit di Indonesia.

Darmin menegaskan, dari seluruh tanaman yang menghasilkan minyak, produktivitas paling di dunia adalah kelapa sawit. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar pengekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) di pasar global, dengan total ekspor sekitar US$ 17 miliar di 2016.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit telah berhasil menjalankan kebijakan biodiesel 15 persen dan 20 persen, sehingga bukan hanya harga CPO yang bergerak naik, tapi juga Tandan Buah Segar (TBS) ikut merangkak naik.

"Banyak negara di dunia khawatir melihat sawit, termasuk dari Indonesia. Kemudian lahirlah kampanye untuk memojokkan sawit Indonesia. Semua ikut-ikutan secara tidak proporsional menyalahkan kelapa sawit," terang Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

‎Lebih jauh dijelaskannya, kelapa sawit Indonesia mulai banyak diolah atau dihilirisasi. Sehingga kelapa sawit makin menjadi andalan dan kebanggaan produk ekspor Indonesia, selain kopi dan komoditas lain.

Tidak ingin nama kelapa sawit tinggal sejarah, Darmin mengaku, pemerintah mulai bergerak cepat melakukan berbagai upaya. Pertama, membangun mekanisme pembibitan dan bertekad melakukan peremajaan kebun kelapa sawit milik rakyat. Targetnya, kata Darmin tahun ini, program peremajaan harus dijalankan.

"Kita kombinasikan program ini dengan program Kementerian Pertanian dan dunia usaha. Sinergi harus dijalankan demi bergeraknya industri kelapa sawit nasional," harap Darmin.

Kedua, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan ekonomi berkeadilan. ‎Salah satunya reforma agraria membenahi kelapa sawit. Menurutnya, banyak status tanah belum jelas apakah itu perkebunan rakyat maupun perusahaan.

"Kita harus mencari solusi karena banyak kebun rakyat dan perusahaan status tanahnya belum jelas. Kita juga akan terapkan semua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) harus memberi TBS dari rakyat, memperkuat ISPO, standar perkebunan kelapa sawit ditingkatkan," jelas Darmin.

Dengan upaya tersebut, katanya, tidak ada alasan lagi bagi kalangan dunia untuk terus menyuarakan kampanye hitam bagi produk CPO Indonesia. "Kita tidak mau jadi pecundang. Kita mau berdiri tegak menghadapi persaingan. Standarisasi akan dikaitkan betul di bidang kelapa sawit, kita sudah punya kerangkanya," dia menerangkan.

Darmin berjanji, Peraturan Presiden mengenai reforma agraria termasuk di perkebunan kelapa sawit akan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk kemudian mulai dijalankan. "Saya yakin 1-2 tahun ke depan akan menjadi negara penghasil kelapa sawit yang bersandar tinggi. Tidak lagi bisa dipojokkan orang lain, karena kita juga akan mengurangi dan mencegah kebakaran hutan yang dikaitkan ‎dengan kampanye hitam," Darmin berujar.

"Kita juga harus memperjuangkan dan mengkampanyekan kelapa sawit Indonesia di dunia internasional. Mempromosikan penggunaan produk kelapa sawit di negara-negara berkembang, seperti India, Pakistan, termasuk China. Kita harus bekerja sama memperkuat produk andalan dan kebanggaan kita, kelapa sawit," cetusnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit, Bayu Krishnamurti mengungkapkan, program BPDP‎ yang berlum berhasil dijalankan dengan baik adalah peremajaan kebun.

"Kompleksitas kegiatan pengembangan dan peremajaan di daerah ternyata tidak sederhana. Kita perlu mencari terobosan, tapi dalam waktu dekat peremajaan akan dilaksanakan. Sumatera Selatan telah mengambil langkah peremajaan kebun kelapa sawit," imbuh Bayu.