Proyek LNG Tangguh Kurangi Orang Miskin di Teluk Bintuni

Pemerintah Incar Rp 6,2 Triliun dari Kenaikan Harga LNG Tangguh — Pemerintah sudah mengirim tim renegosiasi harga gas tangguh.

Liputan6.com, Teluk Bintuni Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat tengah berupaya menekan tingkat kemiskinan di wilayahnya. Salah satunya dengan meningkatkan investasi dan pembangunan mega proyek kilang gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) Train 3 Tangguh.

Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw mengungkapkan, realisasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Teluk Bintuni mencapai 5,6 persen di 2015 atau melampaui capaian pertumbuhan ekonomi nasional di periode yang sama 4,88 persen.

"Tapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak bisa menggambarkan angka kemiskinan bisa ditekan, pengangguran cukup tinggi di Teluk Bintuni," jelas dia saat ditemui di Komplek LNG Tangguh, Papua Barat,
Jumat (10/2/2017).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Petrus menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni mencapai 34,17 persen di 2015. Angka ini, sambung dia, merupakan yang tertinggi di Indonesia dan Papua Barat.

"Bagi kami ini bukan persoalan, tapi tantangan. Kami melihat punya berkah besar, tapi belum dapat sepenuhnya," ujarnya.

Dijelaskan Petrus, BP Berau dan Genting Oil & Gas sudah menanamkan investasi di Teluk Bintuni. Ini diklaim sebagai upaya Pemda yang telah menerbitkan beragam kebijakan untuk mendorong investasi.

Untuk diketahui, BP Berau Ltd sedang membangun kilang LNG Tangguh train 3 di Teluk Bintuni, Papua Barat. Proyek pengembangan LNG Tangguh ini diperkirakan menelan investasi US$ 8 miliar atau sekitar Rp 106,4 triliun dan ditargetkan beroperasi pada 2020.

"Ada hak-hak masyarakat adat yang masih menunggu, hak buka pintu. Kami berharap agar proyek Train 3 berjalan mulus dan kemudian diikuti investasi lain. Kami ingin proyek ini merembes ke masyarakat, Pemda, sehingga dapat menumbuhkan ekonomi daerah dan memberi dampak besar di sini," terang dia.

Petrus mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memasukkan Teluk Bintuni sebagai kawasan industri khusus. Diharapkan dengan status baru ini, makin banyak investor membenamkan modalnya di Kabupaten Teluk Bintuni, selain BP Tangguh.

"Mudah-mudahan ada kebijakan yang tepat untuk mendorong kawasan industri khusus, menyiapkan peraturan yang mendukung investasi di Kabupaten ini, karena kerja sama dengan BP Tangguh selama ini sudah bisa dirasakan dampaknya ke masyarakat adat," tandas Petrus.