Pemerintah Bakal Salurkan KUR Pakai Kartu pada 2018

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) menggunakan kartu. Kartu tersebut akan merekam identitas penerima KUR dan penyaluran kredit sesuai kebutuhan sehingga memangkas ongkos atau bunga pinjaman.

"Harus ada kartu, tidak usah pintar-pintar amat, yang penting terekam si peminjam, petani, peternak di dalam sistem," ujar Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Dengan begitu, kata dia, debitur dapat mengajukan KUR dengan batas waktu sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, apabila petani atau peternak atau UKM meminjam dengan kebutuhan hanya 6 bulan, tidak perlu lagi tenor setahun.

"Misalnya kalau penggemukan sapi butuh empat sampai lima bulan selesai, ngapain pinjam setahun. Lumayan bunganya enam bulan kan cuma 4,5 persen daripada setahun 9 persen," tegasnya.

Kemudian dijelaskan Darmin, jika debitur ingin mengajukan kembali KUR untuk menggarap lahan pertanian, maka tidak perlu harus mengulang proses dari awal. "Kalau sudah pinjam dan mau pinjam lagi, tidak perlu urus dari awal. Tinggal pakai kartu itu, dalam beberapa hari sudah bisa keluar kreditnya," dia menerangkan.

Darmin berharap penyaluran kredit usaha rakyat menggunakan kartu dapat diterapkan pada tahun depan. "Tahun depan baru bisa dilakukan, tidak sekarang," paparnya.

Sedangkan untuk penyaluran KUR pada 2016, industri perbankan telah menyalurkan KUR sebesar Rp 94 triliun, di mana 34 persennya mengalir ke pengusaha perempuan.

"KUR benar ada, bisa cek di lapangan. Datanya bisa diambil dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," tegas Darmin.

Dia mencontohkan, perbankan sudah mengucurkan KUR di seluruh Indonesia. Perbankan, lanjut Darmin, telah menyalurkan kredit pertanian dan kehutanan mencapai Rp 85,73 miliar.

"Jadi ini bukan ‎cuma angka dilaporkan oleh bank di atas kertas, tapi ada di sistem informasi yang dibangun dan pengelolanya Kemenkeu. Karena yang punya sumber daya manusia dan kapasitas mengelola adalah Kemenkeu," jelas Darmin.

Dia mengakui bahwa pemerintah belum mempublikasikan atau mengumumkan data realisasi KUR secara reguler. Alasan Darmin, karena penyaluran KUR dengan konsep anyar, baru dijalankan. Pemerintah akan melaporkan rincian KUR di seluruh Indonesia pada tahun mendatang.

"Realisasi KUR di 2016 sebesar Rp 94 triliun ke seluruh Indonesia. Sebanyak 34 persen dari KUR itu mengalir ke (pengusaha) perempuan dan 66 persennya disalurkan ke debitur laki-laki. Tapi KUR ini bukan kredit buat laki-laki saja," tegas dia. (Fik/Gdn)