Kesedihan Sri Mulyani Saat APBN Triliunan Rupiah Tanpa Hasil

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merasa teriris hatinya melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) habis begitu saja tanpa memberikan dampak apa pun terhadap pengurangan kesenjangan dan kemiskinan serta pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

"Saya sangat sedih kalau setiap saat di dalam menyusun APBN, tidak menjadi hasil yang diharapkan. Kita berutang kepada generasi yang akan datang," kata Sri Mulyani di Jakarta, seperti ditulis Senin (27/2/2017).

Dia menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar Rp 400 triliun di 2016. Itu setara dengan 20 persen dari APBN yang mencapai Rp 2.000 triliun. Saat Sri Mulyani menjadi Menkeu di periode 2006, anggaran pendidikan masih Rp 125 triliun atau Rp 175 triliun ditambah transfer ke daerah.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, anggaran kesehatan pun sudah dialokasikan 5 persen dari APBN sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Kesehatan.

"Tapi kalau membaca di koran dan melihat langsung, masih saja ada bangunan sekolah yang tidak ada atapnya, anak-anak sekolah di sekolah yang sama sekali tidak representatif atau kenaikan tunjangan guru tidak diiringi peningkatan kualitas mengajar," dia menjelaskan.

Menurut dia, pemerintah merasa senang jika alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan di APBN mengalami kenaikan seperti yang diusulkan banyak pihak. Akan tetapi, pemerintah pun khawatir dengan kualitas pendidikan dan kesehatan justru makin merosot.

"Kita menyadari investasi di sumber daya manusia sangat penting. Kalau anggaran pendidikan naik, tapi kualitas menurun, bukannya kita makin worry. Anggaran kesehatan naik, tapi korupsi alat kesehatan makin marak, malah bikin worry us," Sri Mulyani menerangkan.

Lebih jauh dia mengatakan, memotong garis kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan dapat dicapai melalui instrumen belanja negara. "You cann't just collect money, and you spending very poorly, jadi wasted," ia menegaskan.

Saat ini, Sri Mulyani mengaku pemerintah berlomba dengan waktu. Pemerintah mengeluarkan aturan untuk mendisiplinkan penggunaan anggaran dan tepat sasaran guna mencapai hasil yang diharapkan. "Pendidikan dan kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Kita ingin setiap rupiah yang dikeluarkan bermanfaat bagi rakyat Indonesia," ucap Sri Mulyani.